Wow, PSBB 1,2 dan 3 di Kabupaten Tangerang Telan Anggaran Rp 10 Miliar

  • Whatsapp
Salah satu cek poin di Kabupaten Tangerang.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Tangerang telah menghabiskan dana sebesar 10 miliar rupiah. Anggaran tersebut telah habis terpakai untuk biaya operasional pada PSBB pertama dan ketiga yakni pada 18 April hingga 31 Mei 2020 lalu. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  Kabupaten Tangerang Bambang Sapto menuturkan, dana 10 miliar itu digunakan sesuai kebutuhan operasional seperti kegiatan patroli,  pengamanan, dan uang makan bagi 288 personil gabungan dari TNI Polri, Dishub, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan yang berjaga di 16 lokasi check point. Dalam sehari, sambung dia, setiap personil menerima uang makan sebesar 90 ribu rupiah yang sudah dipotong pajak. 

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Pelaksanaan PSBB di Kabupaten Tangerang Kurang Optimal, Kasus Covid-19 Terus Bertambah

Ia menjelaskan, anggaran 10 miliar itu dibagi ke masing-masing OPD termasuk di tiga Polres di wilayah Tangerang Raya. Namun ia enggan menyebut berapa jumlah dana yang diterima oleh masing-masing instansi. 

“Jumlah 10 miliar itu untuk tiga kali PSBB karena ada cek poin. Digunakan untuk biaya operasional diambil dari BTT (Biaya Tak Terduga, red),” kata Bambang kepada Redaksi24.Com, Selasa (30/6/2020). 

Bambang melanjutkan, selain untuk biaya operasional, anggaran puluhan miliar itu juga digunakan untuk pembelian disinfektan berikut alat semprot (sprayer) yang dibagikan ke desa-desa di 29 kecamatan.

“Tahap pertama kita beli 40 unit alat semprot tahap berikutnya kita beli 300 unit yang dibagikan ke 274 desa. Kalau disinfektan total kita beli sekitar 20 ribuan liter,” jelasnya.

BACA JUGA: DPRD Nilai PSBB di Kabupaten Tangerang Kurang Efektif

Meski begitu, lanjut dia, sejak 1 Juni 2020 lalu pemerintah daerah sudah meniadakan anggaran untuk PSBB. Hal itu dikarenakan, pada PSBB ke 4 dan ke 5 sudah tidak ada lagi lokasi cek poin. Adapun untuk pengawasannya dalam bentuk monitoring protokol kesehatan. 

“Sekarang sudah tidak ada anggaran. Saat ini proses pertanggungjawabannya juga masih berlangsung jika masih ada sisa harus dikembalikan,” tukasnya (Ricky/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.