WH Ngaku Ogah Terseret Lingkaran Masalah Bank Banten

  • Whatsapp
penyertaan modal bank banten
Gubernur Banten, Wahidin Halim.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku sejak awal menjabat pada tahun 2017 sudah berupaya melakukan penyehatan terhadap Bank Banten. Namun proses itu terkendala persoalan hukum yang mengakibatkan penyertaan modal tidak kunjung dicairkan.

“Ada banyak masalah di Bank Banten sebelum saya masuk ke provinsi. Saya gak mau membukanya di sini, karena saya juga tidak mau terbawa-bawa dalam lingkaran masalah di Bank Banten,” kata WH.

Bacaan Lainnya

Meskipun demikian, mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu mengaku selalu memasukkan penyertaan modal untuk Bank Banten setiap tahunnya. Kalau masalah tidak dicairkan itu, kata dia, karena ada proses hukum yang belum selesai. “Dari pada saya terbawa-bawa, lebih baik saya tahan dulu,” katanya.

Ditambahkan WH, uang penyertaan modal yang sudah dialokasikan sebesar Rp600 miliar di awal tahun pendirian itu, hingga kini tidak jelas pertanggungjawabannya, karena sudah langsung habis terpakai.

Sehingga, lanjut WH, jika diberikan suntikan dana tambahan sebesar Rp335 miliar, berdasarkan hasil kajian bersama OJK, sudah dipastikan juga akan langsung terpakai habis pada tahun anggaran yang sama.

“OJK menilai pendirian Bank Banten ini tidak normal, artinya ada hal yang dipaksakan,” ujarnya.

BACA JUGA: Penyertaan Modal Bank Banten yang Dijanjikan Gubernur Ternyata Catatan Piutang

Karena ada masalah hukum, lanjut WH, saat ini pihaknya mencoba mencari skema lain dalam rangka penyehatan Bank Banten yakni rencana marger dengan BRI. Pada awalnya, menurut WH, BRI menyanggupi permintaan kebutuhan anggaran untuk menyehatkan Bank Banten sebesar Rp1,8 triliun. Akan tetapi setelah dilakukan due diligency, BRI kemudian menarik diri.

“Hal sama juga terjadi pada CT Corp yang menawarkan pembelian saham dengan harga Rp1/lembar saham,” katanya.

WH menambahkan, sampai menjelang Covid-19, pihaknya masih melakukan komunikasi dengan pihak asuransi asal Malaysia berkenaan dengan penyehatan Bank Banten. Namun sebelum selesai proses pembicaraan itu, penarikan atau rush money dari nasabah terlebih dahulu terjadi sebesar Rp1,8 triliun.

“Ini bukan karena pemindahan RKUD, karena memang kondisinya hampir seluruh perbankan mengalami kesulitan dalam masa Pandemi ini. Ketika DPR RI melakukan hearing dengan OJK pun sudah ada tiga bank yang mengalami persoalan likuiditas, salah satunya Bank Banten,” katanya.

BACA JUGA: Gubernur Banten Pastikan Rencana Marger Bank Banten Terus Berlanjut

Diakui WH, Bank Banten mengalami likuiditas dan tidak bisa melakukan pembayaran kepada sejumlah kebutuhan dana Pemprov, itu bukan karena pemindahan RKUD, tetapi itu terjadi di luar keterlibatan Pemprov di dalamnya.

“Setelah gagal bayar, kemudian kami panggil pihak Bank Banten untuk menjelaskan duduk perkaranya. Sehingga kemudian kami membuat sebuah keputusan cepat untuk memindahkan RKUD demi menyelamatkan dana-dana yang akan masuk ke Pemprov Banten,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prayogo mengatakan, skema pemberian penyertaan modal yang diamanahkan pada Perda nomor 5 tahun 2013 itu secara teknis ada pada kebijakan eksekutif. Akan tetapi, total kewajiban yang harus dibayarkan Pemprov Banten tetap Rp950 miliar.

“Untuk masuk dalam kategori bank dalam buku dua, kekuatan modal bank yang bersangkutan minimal Rp1 triliun. Karena itu dalam Perda tersebut muncul penyertaan modal sebesar itu,” kata mantan Ketua Pansus Perda Penyertaan Modal Bank Banten 2013 itu. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.