Warga Sebut MoU Pusat Niaga Mega Ria Cikupa Cacat Hukum

oleh -
Warga Sebut MoU Pusat Niaga Mega Ria Cikupa Cacat Hukum kabupaten tangerang
Warga menilai dalam surat perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) antara mantan Kepala Desa (Kades) Cikupa dengan PT LTJ selaku pengembang Pusat Niaga Mega Ria Cikupa cacat secara hukum.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Warga RT 01 RW 01 Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mengancam akan lapor polisi menyusul rencana penggusuran yang dilakukan pengembang pusat niaga mega ria.

“Bila proyek pusat niaga terus dilakukan tanpa mengindahkan musyawarah dengan warga, kami akan melaporkan ke polisi dengan delik penyerobotan tanah,” ungkap perwakilan warga, Oman Zaenurohman dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi24.com, Minggu (30/1/2022).

Selain itu, lanjut Oman Zaenurohman dalam keterangan tertulisnya, warga menilai dalam surat perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) antara mantan Kepala Desa (Kades) Cikupa dengan PT LTJ selaku pengembang Pusat Niaga Mega Ria Cikupa cacat secara hukum.

Karena perjanjian atau MoU antara mantan Kades Cikupa dengan PT LTJ bukan hasil musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa bidang pemerintahan desa.

“Karena itu kami menilai upaya penggusuran oleh PT LTJ terhadap tanah yang kami tinggali, adalah upaya penyerobotan tanah, yang termasuk tindak pidana sesuai pasal 385 KUH Pidana dan Perpu No 51 tahun 1960,” jelas Oman.

BACA JUGA: Proyek Pembangunan Pusat Niaga Cikupa Dinilai Rampas Hak Warga

Ditegaskan Oman, bukti kepemilikan yang sempurna atas suatu obyek tanah adalah sertifikat hak milik. Namun, lanjut dia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama obyek tanah tersebut belum bersertifikat, pembuktian keabsahannya dapat berupa dokumen lain sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997.

Lanjut Oman, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

“Warga yang menguasai objek tanah tersebut berdasarkan catatan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, dan nomor Letter C atas tanah yang dikuasainya, namun pihak desa yang mengklaim sampai saat ini tidak bisa memperlihatkan alat bukti kepemilikan atas objek tanah tersebut,” jelasnya.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Tangerang Minta Ahli Waris Tak Menuntut Ganti Rugi Tinggi

Secara historis atau kronologisnya warga Desa Cikupa RT 01 RW 01 yang terdampak rencana penggusuran dari pembangunan pusat perniagaan itu, pada umumnya telah menempati atau menguasai lahan tersebut sejak tahun 1950 dan memiliki dokumen SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, dan nomor Letter C.

“Tanah tersebut sudah puluhan tahun ditempati secara turun temurun dan latar belakang pekerjaan warga sebagai pengabdi pemerintahan atau pegawai negeri sipil/guru dan instansi pemerintah,” jelas Oman.

Sementara itu secara terpisah, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Tangerang, Andika mengatakan, sebuah proyek pembangunan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, terutama kejelasan akan status lahannya.

“Jika dicermati dan diteliti dari MoU yang ada antara pengembang dan mantan Kades, patut diduga ada pelanggaran, apalagi riwayat tanahnya juga belum ada kejelasan,” tandas Andika.(Burhan/Difa)