Warga Sebut Ada Pungli PPDB di SMKN 1 Kabupaten Tangerang

oleh -
Ilustrasi Calo PPDB

REDAKSI24.COM—Dugaan adanya praktek pungli pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Tangerang ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Salah satunya terjadi di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, dari pengakuan beberapa warga yang mendaftarkan anaknya,  dirinya telah dimintai sejumlah uang oleh oknum guru di sekolah tersebut jika ingin anaknya bisa masuk. Angkanya mulai dari Rp 3.5 juta hingga Rp 4.5 juta per-calon siswa baru.

HN  (inisial orang tua murid) mengaku, dirinta dimintai uang oleh oknum guru berinisial ID dan Z. ID meminta uang sebesar Rp 4.5 juta per-calon siswa baru, sedangkan Z meminta Rp. 7 juta untuk 2 orang calon siswa baru.

“Mintanya tujuh juta, dan harus malam itu juga dikasih (Sabtu 22 Juni 2019-red). Tapi kan saya tidak punya uang, makanya saya juga bingung. Mana berkas yang sudah masuk tidak boleh diminta lagi,” ujar HN, Minggu, (23/6/2019).

HN mengaku ingin anaknya sekolah di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang karena jarak dari rumah ke sekolah sangat dekat, dan bisa ditempuh dengan jalan kaki.

Diberitakan sebelumnya, calo yang mengaku bisa memasukkan ke sekolah ini mulai bermunculan. Bahkan ada yang terang-terangan mendatangi rumah wali murid, dan meminta uang sebesar Rp 4,5 juta persiswa. Oknum guru sekolah ini juga berani menjamin, jika wali murid mau memberikan uang Rp 4.5 juta, anaknya akan diterima di sekolah tersebut. Ia meminta uang Rp 4.5 juta tersebut diberikan secara bertahap: pertama Rp 3.5 juta sebagai jaminan, dan setelah anak masuk di SMK tersebut, sisanya Rp 1.5 juta baru dilunasi.

Menanggapi hal ini, Kepala Ombudsman Banten Bambang Sumo meminta agar melaporkan kepada pihak berwenang, yaitu Tim Saber Polda Banten atau Tim Saber Polresta Tangerang.

 “Bila ada Pungli selain melakukan maladministrasi dalam pelayanan publik di bidang pendidikan, dan hal tersebut sudah mengarah ke Pidana, Tim Saber Pungli Polda Banten bisa turun menangani. Silakan laporkan ke Tim Saber Pungli dengan bukti awal yang dimiliki,” ujar Bambang Sumo dihubungi wartawan melalui telepon.

Ia juga mengakui, edukasi tentang PPDB ke masyarakat kurang sekali sehingga tidak tahu bagaimana cara mendaftar PPDB secara online, sehingga mereka lebih suka daftar offline langsung ke sekolah. Selain itu, menurut Bambang Sumo, petugas pendaftar di sekolah juga kurang sosialisasi tentang peraturan PPDB sehingga penafsiran aturan sering berbeda.

Selain itu, lanjur Bambang Sumo, yang ia temukan dalam sistem PPDB online tersebut, pendaftaran onlinenya memang hanya untuk download formulir.

 “Pendaftaran onlinenya memang hanya untuk download formulir, selanjutnya diverifikasi ke sekolah secara offline,” katanya.

Ombudsman juga menilai, sosialisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten kurang, dan pihak sekolah hanya menjalankan aturan yang ada.

“Sosialisasi dari dinas yang kurang, pihak sekolah hanya menjalankan aturan yang ada. Ini sudah menjadi temuan Ombudsman untuk nantinya jadi rekomendasi di Kemendikbud,” tandasnya. (Widi/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *