Warga Padarincang Serang Tuding Pemerintah Main Mata

  • Whatsapp
Tokoh Masyarakat Padarincang, Serang, yang tergabung dalam SAPAR, Doif.

KABUPATEN SERANG, REDAKSI24.COM – Pemerintah dituding saling lempar tanggung jawab mengenai kewenangan pemberian izin proyek geothermal pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) di Gunung Prakarsa, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten.

Tudingan itu disampaikan warga Padarincang yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Padarincang (SAPAR) menyusul pernyataan pejabat Kementrian ESDM yang menyebut kewenangan izin proyek geothermal ada pada Pemerintah Provinsi Banten.

Bacaan Lainnya

“Waktu kami di ESDM, pejabat Dirjen menyebut untuk izin lokasi dan eksplorasi merupakan kewenangan Pemprov Banten. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian ESDM hanya memberikan rekomendasi,” ungkap tokoh masyarakat Padarincang yang tergabung dalam Sapar, Doif kepada Redaksi24.com di Serang, Sabtu (14/9/2019).

Menurut Doif, sebelumnya pada Rabu (11/9/2019) lalu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyatakan, proses perizinan proyek geothermal PLTPB di Gunung Prakarsa Padarincang, Kabupaten Serang, merupakan ranah Kementrian ESDM.

“Pemrov Banten tidak mengeluarkan izin, maka harapan masyarakat agar eksplorasi proyek geothermal tidak ditindaklanjuti harus disampaikan ke Kementrian ESDM,” kata Doif mengulang pernyataan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy.

BACA JUGA:

. Proyek Listrik Panas Bumi di Padarincang Serang Jalan Terus

. Akun Facebook @PendukungJokowiSepakatGantiBupati Dilaporkan Warga Padarincang ke Polda Banten

. Digeruduk Warga Serang, Pejabat Kementerian ESDM Janjikan Dialog

Atas kenyataan itu. Doif menyebut antar lembaga pemerintahan saling lempar tanggung jawab dan saling main mata. Pemerintah, kata dia, telah secara nyata mempermainkan warga Padarincang terkait proyek PLTPB geothermal di Gunung Prakarsa.

“Saat kami desak pernyataan resmi tertulis untuk Pemprov Banten, mereka bilang dikaji dulu, lalu keluar pernyataan PLTPB Padarincang ditinjau ulang. Esoknya keluar pernyataan Pemkab Serang. Lusanya keluar pernyataan Pemprov Banten dengan kata dan sikap yang sama, tidak berdaya,” ujarnya.

Menurut Doif, warga hanya ingin melindungi alam dari kerusakan akibat eksplorasi proyek PLTPB yang akan merugikan lingkungannya. “Kami ini hanya jajaran pemerintahan terendah yang harus mengikuti kebijakan lebih tinggi, Lalu fungsi otonomi daerah dimana? kedaulatan rakyat lebih tidak jelas tempatnya,” sindir Doif.

Doif menegaskan, warga Padarincang hanya meminta kedaulatan hak atas pelestarian alam dengan cara menolak proyek geothermal PLTPB di lingkungannya. “Kalau begini kan pemerintah sudah mempermainkan rakyat namanya. Kami hanya meminta hak kedaulatan atas alam,” tandasnya.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.