Warga Legok-Pagedangan Ngamuk, Usir Truk Angkutan Tambang

oleh -
Warga Legok-Pagedangan Ngamuk, Usir Truk Angkutan Tambang dishub kabupaten tangerang perbup 47
Mereka geram karena para sopir truk tronton kembali melanggar kesepakatan jam operasional pukul 22.00-05.00 WIB sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 46 yang direvisi ke Nomor 47 tahun 2018.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Ratusan warga Legok-Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, menggelar aksi penghadangan dan pengusiran truk tronton pengangkut bahan tambang di Pertigaan LG, atau dikenal dengan sebutan Pertigaan Dasim, Sabtu (25/9/2021) malam.

Mereka geram karena para sopir truk tronton kembali melanggar kesepakatan jam operasional pukul 22.00-05.00 WIB sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 46 yang direvisi ke Nomor 47 tahun 2018.

Warga juga menuding adanya kongkalikong antara pengusaha truk tronton dengan petugas dinas perhubungan (Dishub) karena telah membiarkan truk-truk pengangkut batu, pasir dan bahan tambang lainnya itu, beroperasi sebelum waktunya.

“Ini sudah jelas ada kongkalikong antara sopir truk dengan petugas Dishub. Truk-truk dibiarkan ngetem dari jam 8 malam, padahal aturannya sudah jelas, truk tambang baru boleh lewat mulai jam 10 malam,” kata seorang warga yang berunjukrasa.

Dalam unjukrasa itu, ratusan warga melakukan aksi pengusiran kepada truk-truk yang mangkal sejak pukul 20.00 WIB di badan Jalan Raya Legok-Parung Panjang, mulai Perempatan Jaha, Pertigaan LG sampai ke Jembatan Malangnengah, perbatasan Kabupaten Tangerang-Bogor.

BACA JUGA: Dua Orang Tewas Disruduk Truk Tronton di Balaraja

Warga yang kesal juga sempat melempari satu unit truk angkutan tambang dengan batu dan benda-benda keras lainnya hingga kaca-kacanya hancur berantakan.

Warga juga melakukan aksi mencoret Pos Pantau Dishub Kabuaten Tangerang dengan menggunakan cat pilox warna hitam. Nama Pos Pantau Dishub Kabupaten Tangerang tersebut diganti warga menjadi POS PUNGLI.

Antrean kendaraan besar pengangkut material tambang yang hendak menuju Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut, menimbulkan kemacetan panjang di sepanjang Jalan Raya Legok-Parung Panjang.

Kemacetan akibat parkirnya truk-truk tronton yang hendak menuju Parung Panjang, Bogor, juga terjadi di ruas Jalan Raya STPI Curug, Jalan Raya Cisauk, Jalan Raya Maloko dan Jalan Raya Malangnengah-Tigaraksa.

“Ini sudah keterlaluan, Bupati Tangerang harus menindak tegas petugas yang kongkalikong dengan sopir truk,” teriak warga lainnya.

Selain itu, antrean kendaraan besar pengangkut bahan tambang yang parkir di sepanjang Jalan Raya Legok-Parung Panjang, juga telah mematikan berbagai jenis usaha warga setempat. Tempat-tempat usaha warga sepi pelanggan atau pengunjung karena terhalang badan truk besar yang mangkal di badan jalan.

“Pada awal adanya aturan (Perbup 47) semua berjalan tertib, tapi sekarang para sopir berani mangkal lagi, kalau tidak ada kongkalikong, gak mungkin truk-truk itu berani ngetem di badan jalan,” teriak warga pemilik tempat usaha dengan nada kesal.

BACA JUGA: Parah, Antrian Panjang Truk Tanah, Bikin Macet Hingga 5 Kilometer di Jalan Raya Adiyasa-Cisoka

Warga mengancam akan mendatangi kantor Bupati Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang di Puspemkab Tangerang Tigaraksa, jika tuntutan mereka untuk menindak petugas Dishub yang main mata dengan para sopir truk tronton tidak direspon.

Sementara itu, Kabid Lalulintas (Lalin) Dishub Kabupaten Tangerang, Sukri mengakui banyak kendala dalam penerapan Perbup No 46 yang direvisi ke No 47 tahun 2018. Kendala utama, kata dia, tidak ada kantong parkir bagi truk-truk pengangkut material tambang.

“Kami serba salah, tidak ada kantong parkir buat truk tambang, dilepas salah, ditahan juga memenuhi badan jalan,” aku Sukri saat dikonfirmasi melalui telepon.

Soal dugaan pungutan liar (Pungli) petugas Dishub kepada para sopir truk, Sukri menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kepada petugas di lapangan. Bila ada Pungli, kata dia, warga diminta melapor kepada aparat kepolisian.

“Silahkan melapor, biar polisi yang bertindak, soal itu (Pungli) ranahnya kepolisian,” ujar Sukri.

Terpisah, Dedi Munandar, warga Pagedangan yang tinggal di salah satu perumahan Jalan Raya Legok-Parung Panjang menilai, Perbub 47 tahun 2018 sudah baik. Namun belakangan ini, kata dia, Perbup 47 seolah kembali mandul, karena angkutan tambang (pasir, batu, tanah) kembali beroperasi sebelum waktunya.

Dedi menilai, pelanggaran jam operasional angkutan tambang bisa saja terjadi lantaran pengawasan yang lemah atau adanya kemungkinan kongkalikong antara sopir truk dengan petugas di lapangan.

“Butuh pengawasan dan ketegasan aparat terkait untuk kembali menertibkan truk-truk angkutan tambang itu,” ujarnya.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.