Warga Desa Cisimeut Tolak Rencana Pemerintah Pusat Yang Akan Bangun Bendungan Pasir Kopo

oleh -
Pemkab lebak
Asda 1 Pemkab Lebak, Alkadri.

KABUPATEN LEBAK, REDAKSI24.COM – Pembangunan  Bendungan Pasir Kopo yang direncanakan akan meliputi 5 Desa seperti Desa Cisieumet, Cisieumet Raya,  Nayagati,  Margawangi, dan Sangkanwangi, Kecamatan  Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten mendapatkan penolakan  dari 8.000 warga sekitar.  

Penolakan pembangunan  bendungan pasir kopo yang merupakan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2020-2024 tersebut terjadi, karena rencana pembangunan bendungan yang digarap oleh Kementerian PUPR melalui BBWSC3 itu  dinilai akan merugikan masyarakat  sekitar. 

Menanggapi hal tersebut,  Asda 1 Pemkab Lebak Alkadri mengatakan,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Lebak tentunya akan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya dengan  menyurati Pemerintah Pusat (Pempus) agar meninjau  ulang rencana pembangunan  bendungan tersebut. 

” Aspirasi masyarakat itu akan kami perjuangkan, karena semua itu menyangkut hajat hidup masyarakat Lebak yang aman, nyaman ,  tentram dan damai. Kerenanya, Pemkab dalam hal ini Ibu Bupati akan menyurati pemerintah pusat agar meninjau ulang rencana pembangunan  Bendungan itu,”  kata Alkadri kepada  Redaksi24.com, ketika dihubungi  melalui  telepon  selulernya,  Senin (21/9/2020).

BACA JUGA: Pemprov Banten Serahkan Rencana Pembangunan 75 Huntap ke Pemerintah Pusat

Alkadri mengungkapkan,  pembangunan bendungan pasir kopo tentunya akan berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya tatanan kehidupan sosial, ekonomi,  dan budaya yang telah melekat kepada masyarakat. 

“Kalau pembangunan jadi dilaksanakan tentu dampak yang akan diterima masyarakat sangat banyak. Pertama rasa kesedihan yang dirasakan mereka karena harus pindah dari tanah kelahirannya,  tanah nenek moyang mereka turun temurun yang ikut berjuang untuk negeri ini,” katanya. 

Yang kedua, tambahnya, tatanan kehidupan sosial ekonomi dan budaya yang sudah  mereka jalani  akan hilang. kehidupan yang selama ini sudah nyaman, aman, tertib dan damai akan berubah karena di tempat yang baru belum tentu mereka peroleh.

Untuk itu ia berharap,  pembangunan bendungan pasir kopo tersebut dapat dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan  berbagai dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 

” Harapan kami tentunya sama dengan harapan masyarakat supaya Bendungan ini tidak dilanjutkan dan tentunya kami dari daerah akan mencarikan solusi yang lain untuk pemerintah pusat, ” harapnya.

BACA JUGA: Lahannya Diserobot Proyek Tol Serang-Panimbang, Puluhan Warga Ngadu ke Dewan

Sementara  itu,  Ustadz Yudi, salah satu tokoh masyarakat Desa Cisieumet mengatakan, pembangunan bendungan Pasir Kopo akan berdampak pada budaya, sosial dan perekonomian warga.

“Perekonomian pun pasti terdampak. Kita semua warga Desa Cisimeut sepakat menolak pembangunan bendungan Pasir Kopo,”kata Yudi.

Alasan lain menurut Yudi, Desa Cisimeut sudah lama dikenal sebagai salah satu daerah atau desa pejuang yang turut andil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama dalam pembangunan di Banten.“Ini sama saja mengubur semua nilai perjuangan,”tuturnya.

Yudi mengaku juga telah mendatangi pemerintah Kabupaten Lebak agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembatalan pembangunan bendungan pasir kopo.“Kita sudah datangi pemkab dan diterima Asda I Pemkab L Lebak, Alkadri. Semua aspirasi masyarakat soal bendungan kopo sudah kita sampaikan,”katanya.

Untuk diketahui, Bendungan Pasir Kopo termasuk proyek bendungan prioritas TA. 2020-2024 yang didanai melalui skema KPBU, dan bendungan ini direncanakan memiliki volume tampungan efektif sebesar 166,21 juta m3 dengan manfaat untuk mengairi irigasi seluas 21.350 Ha, suplai air baku sebesar 3800 lt/detik, PLTA sebesar 20,64 MW, dan pengendali banjir sebesar 288,775 m3/s yang direncanakan mulai beroperasi pada TA. 2025.(Yusup/Aan)