Warga Desa Bantarpanjang Keluhkan Pungutan Biaya Program PTSL

oleh -
Warga Desa Bantarpanjang Keluhkan Pungutan Biaya Program PTSL sertifikat tanah kabupaten tangerang
Salah satu warga Bantarpanjang berinisial AM mengungkapkan, selain saat pendaftaran sebelum proses pembuatan sertifikat tanah, dia juga dimintai biaya saat proses penyerahan sertifikat kepada tangan warga.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah warga Desa Bantarpanjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten mengaku dimintai biaya dalam kepengurusan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Padahal diketahui, program sertifikasi tanah yang dicanangkan pemerintah tersebut, tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

Salah satu warga Bantarpanjang berinisial AM mengungkapkan, selain saat pendaftaran sebelum proses pembuatan sertifikat tanah, dia juga dimintai biaya saat proses penyerahan sertifikat kepada tangan warga.

“Sebelum bikin sertifikat kami diminta untuk biaya materai dan lain-lain, pas sertifikatnya sudah jadi, kami juga dimintain duit sebesar 300 ribu (rupiah),” ungkap AM kepada wartawan, Kamis (20/01/2022).

Selain dipungut uang ratusan ribu rupiah, AM juga menyebut ada kejanggalan dalam proses penyerahan sertifikat tersebut. Sebab, kata dia, penyerahan sertifikat tanah dilakukan pada dini hari saat warga sedang istirahat.

“Nganter sertifikatnya jam 3 pagi pak, sekalian diminta duit juga sebesar 300 ribu rupiah,” ungkap AM lagi.

BACA JUGA: Sekdes Cisereh Tigaraksa Siap Mundur, Asal Syarat Ini Dipenuhi Kades

Senada dengan AM, warga lain yang tak ingin disebut namanya mengaku dimintai sejumlah biaya saat proses pendaftaran program PTSL. Pungutan tersebut dilakukan pengurus RT yang didampingi staf desa.

Permintaan biaya, kata dia, dilakukan secara bertahap dengan dalih akan digunakan untuk mengurus biaya pengukuran luas tanah hingga biaya materai.

“Pertama 10 ribu rupiah, kedua 50 ribu rupiah untuk pengukuran, 50 ribu lagi untuk konsumsi dan rokok. Yang terakhir 50 ribu untuk tambahan konsumsi karena orangnya banyak, jadi 100 ribu untuk konsumsi. Terakhir lagi minta buat Materai 4 kali, 48 ribu,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Bantarpanjang, Sarmadi menjelaskan, pungutan biaya penyerahan sertifikat program PTSL merupakan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, RT dan warga serta sifatnya tidak memaksa.

“Kalau soal pungutan itu memang kesepakatan desa dengan RT, kan kami kerja dari pagi sampai subuh perlu makan dan juga ngopi,” selorohnya.

Walau demikian, Sarmadi mengaku tidak mengetahui adanya staf desa bersama pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang meminta biaya saat penyerahan sertifikat PTSL kepada beberapa warga.

“Saya di kantor desa sampai subuh, kalau sampai pukul 03.00 pagi nyerahin sertifikat dan meminta uang Rp300 Ribu, saya tidak tahu,” tandasnya.(Deri/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.