Warga Desa Babakan Asem Korban Mafia Tanah Pertanyakan Munculnya Muncul SPPT PBB Untuk Luas Lahan Lebih Dari 6 Hektar

oleh -
SPPT PBB
Ilustrasi/Net.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM–Kabar adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama Micang yang diduga kaki tangan mafia tanah atas objek pajak di wilayah Desa  Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang membuat resah warga yang telah menjadi korban mafia tanah. Mereka khawatir beberapa lembar SPPT-PBB  atas nama Micang dengan luasan objek pajak lebih dari 6 hektar tersebut, berada di lahan milik mereka

Heri Hermawan salah seorang warga Babakan Asem menjelaskan keresahan diriya dengan warga muncul karena  walau SPPT PBB tersebut bukanlah bukti kepemilikan objek pajak namun, keberadaan SPPT PBB tersebut membuktikan telah terjadinya peralihan hak atau balik nama sertifikat atas suatu tanah dan bangunan di wilayahnya.

“Jelas kami khawatir, jika itu benar berarti maka telah terjadinya peralihan hak atau balik nama sertifikat atas suatu tanah dan bangunan di wilayah kami. terlebih kami mengetahui selain bukan warga kami, Micang adalah nama yang sering digunakan oleh mafia tanah untuk menguasai lahan milik warga,” jelas Heri kepada redaksi24.com, Rabu (17/3/2021).

Menurut Heri dengan adanya informasi adanya SPPT PBB atas nama Micang tersebut dirinya telah melakukan pengecekan ke kantor Desa Babakan Asem. Hasilnya pihak Desa Babakan membenarkan pihaknya telah menerima  9 hingga 10 lembar SPPT PBB atas nama Micang dengan luas objek pajak lebih dari 6 hektar.

“Baik kepala desa maupun salah satu staf Desa Babakan Asem mengakui adanya SPPT PBB atas nama Micang. Saya memiliki bukti pengakuan,” jelas Heri.   

Heri mengaku dengan pernyataan itu dirinya meminta ditunjukan SPPT PBB tersebut untuk mengetahui lokasi yang menjadi objek pajak atas nama Miccang di Desa Babakan Asem.Namun dengan alasan telah diperintahkan oleh atasannya yakni salah satu pejabat tinggi di Pemkab Tangerang mereka enggan menunjukan keberadaan SPP PBB atas nama Micang tersebut.

BACA JUGA: Korban Mafia Tanah Teluknaga : Kami Sudah Melapor dan Hasilnya Nol Besar

Dengan pengakuan tersebut juga Heri semakin merperkuat keyakinannya akan adanya dugaan keterlibatan dari oknum-oknum pejabat yang memuluskan praktik mafia tanah di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut menurut Heri terbukti dengan keluarnya SPPT Pajak, NIB dan sertifikat tanah.

Kepala UPT Pajak Daerah Wilayah IV, Imam Sudrajat membenarkan telah dikeluarkannya SPPT Pajak atas nama Micang. Hanya saja menurut Imam karena setelah dilakukan verifikasi dan diketahui tidak valid maka SPPT Pajak tersebut telah ditarik kembali.

“Benar memang sempat kami keluarkan hanya saja telah ditarik kembali,” ujarnya  Imam saat ditemui redaksi4.com, Kamis, (18/3/2021).

Imam menjelaskan untuk pengajuan pembuatan Nomor Objek Pajak tersebut telah dilakukan oleh pemohon sejak tahun 2019.Atas dasar PM 1 (warkah) yang mereka buat dari pihak desa maka SPP PPajak itu bisa terbit.

“Tentunya dalam hal ini proses kami tidak dalam posisi membuktikan kebenaran status kepemilikan lahan. Ketika kami menerima berkas  PM 1 dari desa maka kami memprosesnya,” papar Imam.     

Sedangkan tekait keresahan warga dengan tadanya penerbitan SPPT Pajak tersebut, Imam mengatakan warga tidak perlu resah. Selain telah dicabut, SPPT Pajak bukanlah bukti kepemilikan atas lahan. SPPT Pajak hanyalah surat pemberitahuan kepada wajib pajak sebagai administrasi perpajakan.

Namun begitu Imam juga meminta warga untuk proaktif melaporkan jika ada SPPT Pajak atas nama orang lain yang keluar di atas lahan miliknya. “Jika ada laporan maka kami akan cabut. Sedangkan jika ada perselisihan maka kami akan cabut setelah adanya keputusan dari pengadilan,” ujarnya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.