Wali Kota Tangsel Airin “Kabur” Saat Dimintai keterangan Sanksi 3 ASN Yang Melanggar Netralitas

  • Whatsapp
Wali kota tangsel
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Putusan sanksi terhadap Sekretaris Daerah Kota Tangsel Muhamad, Camat Pondok Aren Makum Sagita dan Lurah Cipayung Tomi Patria terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terlibat kampanye Pilkada masih menggantung.

Bahkan, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany pun ‘kabur’ saat dikonfirmasi terkait proses pemberian sanksi terhadap Sekda Muhamad dan dua ASN lainnya. 

Bacaan Lainnya

“Sudah cukup, sudah cukup. Saya buru-buru ada agenda lagi,” kata Airin sambil berjalan menuju mobil usai pembagian alat pelindung diri bagi pengurus masjid di Masjid Al-I’thisom, Selasa (28/7/2020).

Padahal, soal kasus pelanggaran netralitas ASN tersebut sudah mendapatkan rekomendasi sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sanksinya, berupa sanksi sedang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

BACA JUGA: Pemkot Tangsel kaji Sanksi Yang Akan Dijatuhkan ke Sekda dan 2 ASN Yang Terlibat Kampanye Pilkada

Sebelumnya, Asisten KASN Nurhasni menerangkan, dalam PP tersebut, ada tiga pilihan sanksi sedang yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama satu tahun.

“Kami sudah berikan rekomendasi sanksi, tinggal menunggu saja tindak lanjutannya selama 14 hari ke depan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan untuk memilih sanksi yang akan diberikan,” ungkap Nurhasni.

“Karena perbuatannya itu sudah bergabung ke dalam partai dan itu perbuatan yang melanggar Undang-undang dan sudah melakukan kampanye,” tegas Nurhasni.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel Apendi menerangkan, saat ini kasus tersebut masih dalam proses tim hukuman disiplin (Hukdis) Pemkot Tangsel yang diketuai Sekda Muhamad. 

“Tetapi karena yang terlibat pelanggaran adalah Sekda, maka keputusan sanksi menjadi kewenangan di atasnya, yakni Wali Kota,” pungkasnya. (wvyh/Aan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.