Wakili Komite Sekolah, Tim LBH UMT Layangkan Surat Keberatan dan Penolakan Kepada Kepala Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang

oleh -
LBH UMT Komite Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM–Tim Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) melayangkan surat keberatan dan penolakan kepada Kepala Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang. Surat tersebut diberikan atas dikeluarkannya SK pendemisioneran kepengurusan Komite Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang sebagai kliennya  oleh Kepala Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang.

“Kami keberatan dan menolak atas tindakan pendemisioneran atau pemberhentian Klien Kami yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang,” ujar Wakil Direktur LBH UMT Ratna Indayatun, S.H., M.H.

Ratna menjelaskan jika dinonaktifkannya kepengurusan Komite Sekolah  berdasarkan  Surat Keputusan Kepala SMA N 30 Kabupaten Tangerang Nomor: 421.3/53/SMAN 30 /XI/2020, tentang Pendemisioneran pengurus Komite Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang periode tahun 2020-2023 adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan Permendikbud RI No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Untuk itu kami meminta kepada Kepala Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang  memberikan dan mengembalikan hak-hak Klien Kami (Komite Sekolah-red)” ujar Ratna.

Menurut Ratna pihaknya sengaja melakukan proses non litigasi (non peradilan) lebih dulu dalam kasus ini, terlebih pihak nya saat mengetahui kasus ini juga sedang ditangani oleh Dewan Pendidikan Provinsi Banten. Namun jika tidak mendapatkan titik temu maka pihaknya akan mengambil jalur litigasi dengan melakukan gugatan terhadap keputusan Kepala Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami masih menunggu itikad baik dari Kepala Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang. Namun apabila permintaan kami tidak direspon, maka Kami akan melakukan upaya hukum yaitu melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten yang menangani bidang Pendidikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan  TUN (Tata Usaha Negara),” tegas  Ratna.

Sebelumya, Ketua Komite Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang  H.Durahman mengatakan penunjukan tim advokasi dari LBH UMT ini terpaksa dilakukan pihaknya demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Pasalnya keputusan yang dilakukan kepala sekolah tersebut telah melanggar Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Kami telah diangkat secara sah pada tanggal 1 Februari 2020 oleh kepala sekola yang lama dengan nomor SK 421.3/II/II/SMAN30/2020. Namun tiba-tiba tanpa berdiskusi Kepala Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang yang baru, pada tanggal 20 November 2020 lalu mendemisionerkan para komite sekolah dengan SK Nomor 421.3/53/SMAN 30/XI/2020,” jelasnya H. Durahman.

Menurut H. Durahman upaya hukum ini juga dilakukan bukan semata-mata ingin mempertahankan jabatan sebagai Komite Sekolah tetapi para pengurus ingin memulihkan nama baik mereka. Karena menurut H. Durahman, sesuai aturan yang tercantum dalam Permendikbud no 75 tahun 2016, pasal 8 angka 1 dijelaskan bahwa masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dan di Pasal 8 angka 2 dijelaskan bahwa dengan gamblang  jika hanya ada 4 alasan keanggotan Komite Sekolah berakhir, yakni mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap dan atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Dari situ saja jelas, saya selaku Ketua Komite beserta jajaran Komite tidak melakukan ke 4 unsur alasan berakhirnya keanggotan. Jadi tidak seharusnya ada penggantian struktur komite. Jika kami berdiam diri maka kami termasuk di antara alasan-alasan yang dapat memberhentikan jabatan komite sekolah,” tegas.H. Durahman.   

Salah seorang Anggota Komite Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang, Agus F Hidayat menambahkan dirinya menduga pemberhentian itu diduga karena sikap kritis komite yang mendorong pembenahan keterbukaan di sekolah.

Sebelum terjadi pemberhentian, lanjut  Agus, pihaknya beberapa kali meminta untuk berdialog membahas program dan kegiatan, mengkonfirmasi peminjaman asset yang akan digunakan proses belajar mengajar peserta didik serta menyangkut keuangan yang belum ada laporan pertanggungjawaban. 

“Hingga saat ini tupoksi selaku komite sekolah belum mendapat respons dari kepala sekolah.Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar, komite sekolah sebagai representatif dari orangtua/wali murid yang seharusnya menjadi mitra dalam mewujudkan sekolah yang diharapkan, namun kepala sekolah diajak berdialog saja selalu mengelak dan tidak memberikan respon yang baik,” tegas Agus. (Hendra) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.