Wakil Ketua DPR: Pemerintah Tidak Menyetujui  Pembahasan RUU HIP

  • Whatsapp
Puan dan Mahfud

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Pemerintah tidak menyetujui pembahasan RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila) usulan DPR. Sebagai penggantinya pemerintah mengusulkan RUU BPIP (Badan Pembinaan Idiologi Pancasila).

“Sebagai gantinya pemerintah mengusulkan RUU BPIP yang akan  mengatur lembaga yang bertugas untuk mensosialisasikan Pancasila yang sudah final,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/07/2020).

Bacaan Lainnya

Namun kejelasan RUU HIP itu, menurutnya,  akan dibahas dalam masa sidang DPR pada pertengahan Agustus 2020 mendatang karena pada Kamis  DPR telah menjadwalkan penutupan masa sidang IV melalui rapat paripurna ke-19 persidangan tahun 2019-2020. “Mekanismenya dibicarakan kemudian,  apakah dicabut atau penggantinya ini akan diatur masa sidang depan,”katanya.

Sementara itu, dalam konferensi pers yang dilakukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, tidak disebutkan secara tegas  sikap pemerintah terkait RUU HIP. Puan hanya mengatakan keinginannya berdamai dengan masyarakat dan mengakhiri polemik terkait RUU HIP.

BACA JUGA:Polisi Sekat Massa Demonstran Buruh dan Pemerotes RUU HIP di DPR

“Kita kembali hidup rukun dan damai serta kompak bergotong-royong melawan pandemi COVID-19 beserta  dampak-dampaknya,” ujar Puan usai menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU BPIP dari para menteri utusan  Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menyoal konsep RUU BPIP, menurut Puan,  berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP, Di dalam RUU usulan eksekutif itu memuat substansi yang sudah ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018  yang mengatur perihal BPIP yang diperkuat menjadi susbstansi RUU BPIP.

BACA JUGA: Geruduk Gedung DPR Buruh Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

“Konsep dari pemerintah berisikan substansi RUU BPIP, yaitu i pasala-pasal yang memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP,” jelasnya.

Selain Mahfud MD, sejumlah menteri utusan Presiden Jokowi  yang ditugasi bertemu pimpinan DP RI itu yakni Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Menpan-RB Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly.

BACA JUGA:Menko Polhukam Bakal Sampaikan Penundaan RUU HIP, Ini Alasannya! 

Mahfud MD menyatakan, DPR dan Pemerintah sepakat akan membuka seluasnya akses masyarakat untuk memberi saran dan masukan terkait RUU BPIP dengan memuat RUU tersebut dalam situs web resmi DPR.(Faisal/Agung/Ant)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.