Wah, Rp636 Miliar Pendapatan Daerah Banten Terbuang Sia-sia

  • Whatsapp
pajak kendaraan bermotor
Ilustrasi - Pajak kendaraan bermotor.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten kehilangan Rp636 Miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhitung sejak tahun 2015 sampai 5 Agustus 2020. Angka itu berasal dari 2.011.282 pemilik roda dua dan empat Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Secara rinci, pada tahun 2015 tunggakan pajak kendaraan sebanyak 333. 603 unit atau sebesar Rp1,695 miliar, tahun 2016 ada  349. 792 unit atau Rp4,439 miliar. Tahun 2017 ada 359. 469 unit atau Rp4,439 miliar.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, tahun 2018 ada 418. 162 unit kendaraan bermotor menunggak pajak atau setara Rp21, 056 miliar, dan tahun 2019 ada 783. 691 unit atau Rp 102, 676 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat, dan Anggota Komisi III DPRD Banten, Dedi Sutardi usai melakukan  rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kamis (5/8/2020) membenarkan tunggakan pajak kendaraan yang lebih dari setengah triliun.

“Hasil rapat kami tadi dengan Bapenda  melihat tunggakan pajak kendaraan di Banten sangat besar sekali, lebih dari Rp636 miliar,” ujarnya.

BACA JUGA: Dewan Sepakati Pinjaman Daerah, APBD Perubahan 2020 Banten Bakal Direvisi

Ia menjelaskan, tunggakan pajak kendaraan bermotor di Banten disebabkan beberapa faktor. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat, kedua, kurangnya sosialisasi dari intansi pemungut pajak. Dan ketiga, sulitnya membayar pajak lantaran belum ada akses pendukung untuk memudahkan membayar pajak.

“Ada juga masyarakat yang mau bayar, tapi karena ada rasa ketakutan akibat terlambat membayar akhirnya, pajaknya tidak dibayar-bayar bertahun-tahun,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Ade Hidayat. Politisi Gerindra ini berharap kepada Bapenda gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pemilik kendaraan baik roda dua maupun empat taat pajak.

“Yang lebih penting lagi adalah menyiapkan semacam aplikasi yang memudahkan wajib pajak membayar pajak. Seperti membayar pajak bisa dilakukan hanya dengan cara online. Ini sudah kita mintakan kepada Bapenda. Jadi harus ada kreatifitas,” ungkapnya.

Selain  itu, lanjut AHI, sapaan akrabnya, Bapenda harus berani dan cepat dalam mengambil keputusan dengan tingginya tunggakan pajak kendaraan, dengan melakukan penghapusan wajib pajak.

“Harus dilakukan identifikasi kendaraan, bisa saja sesungguhnya kendaraan yang menunggak itu, motor atau mobilnya sudah tidak ada lagi. Kalau kasusnya seperti itu kan, bisa dihapus dari daftat tunggakan. Kalau ini dibiarkan maka akan terus muncul angkanya,” harapnya.

Sementara itu, Dedi Sutardi mengungkapkan, dari tunggakan pajak sebesar Rp636 miliar lebih, paling banyak di daerah perkotaan, seperti Tangerang Raya. “Perbandingannya memang tunggakan terbanyak ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 51 persen, sedangkan Polda Banten 49 persen,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pembahasan APBD Perubahan 2020 Banten Deadlock

Diakui oleh Sutardi, berdasarkan data tunggakan pajak kendaraan, dari tahun ke tahun angkanya semakin besar. “Saya pikir semua faktor harus diperhatikan. Mungkin saja karena di Provinsi Banten wilayah hukumnya ada dua Polda. Dari 29 kecamatan di Kota Tangerang dan Tangsel, 10 kecamatan masuk Polda Metro Jaya sehingga proses pembayaran pajaknya, baik balik nama kendaraan atau ganti plat nomor agak panjang. Kalau bisa disatukan saja wilayah hukum Polda-nya,” harapnya.

Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari mengaku untuk meningkatkan PAD, pihaknya telah membuat terobosan dengan menghapuskan denda keterlambatan pembayaran pajak. “Kami sekarang sudah ada bebas denda. Ini juga salah satu cara bagaimana meningkatkan kembali di masa Pandemi Covid-19. Karena memang sekarang masalahnya ekonomi,” ungkap Opar. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.