Wah, Rp300 Miliar Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Banten ‘Tersandera’ di Bank Banten

  • Whatsapp
bank banten
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) Kabupaten/Kota sebesar Rp300 miliar hingga kini masih tertahan di Bank Banten. Selain transferan dari pusat, ada juga dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dana lainnya yang tertahan di Bank Banten.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti saat dikonfirmasi mengatakan, total dana yang tertahan di Bank Banten sekitar Rp1,9 triliun. Dana itu Rp1,5 triliun diantaranya merupakan Kas Daerah (Kasda) Pemprov Banten, yang rencananya akan dialokasikan untuk penyaluran Jaminan Pengamanan Sosial (JPS) untuk wilayah Serang Raya dan Kota Cilegon.

Bacaan Lainnya

“Ada sekitar Rp400 miliar dana tertahan di Bank Banten di luar Kasda Pemprov Banten. Adapun untuk pengalokasian penggunaan dana tersebut, akan dibahas di APBD perubahan tahun 2020 nanti,” katanya, Senin (6/7/2020).

BACA JUGA: OJK Tolak Proposal Penyehatan Bank Banten

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak Budi Santoso seperti diberitakan Redaksi24 sebelumnya mengatakan, polemik pemindahan RKUD Pemprov Banten ini berdampak langsung pada stabilitas keuangan di Kabupaten Lebak, dimana dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Rp65 miliar yang direfocusing untuk penanganan Covid-19 di Lebak hingga kini belum diterima.

“Selain Bankeu, ada juga DBH pajak Kab Lebak sebesar Rp117 miliar yang sampai sekarang belum juga kami terima. Sehingga jika ditotal, anggaran kami yang masih di Pemprov Banten sebesar Rp182 miliar,” katanya.

Budi menambahkan, pihaknya sudah mengajukan pencairan dua sumber dana tersebut sejak bulan April lalu, namun belum juga turun. Untuk itu, berbagai kegiatan yang dilakukan hanya mengandalkan ketersediaan anggaran yang ada dengan segala keterbatasannya.

“Mudah-mudahan Pemprov Banten bisa segera menyelesaikan polemik ini, dan mentransfer dana delapan Kab/Kota yang masih tertahan di Bank Banten,” katanya.

BACA JUGA: WH Ngaku Ogah Terseret Lingkaran Masalah Bank Banten

Ketua komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi mengaku cukup prihatin dengan kondisi keuangan daerah yang ikut tertahan di Bank Banten yang sampai sekarang belum bisa dicairkan, padahal kebutuhan ketersediaan dana dalam penanganan Covid-19 ini sangat urgen.

“Saya juga kasihan melihat kondisi seperti ini, seluruh Kab/Kota pasti sedang berharap banyak dana tersebut bisa segera dicairkan, namun kondisinya memang sedang susah seperti ini. Yang bisa dilakukan hanya bersabar,” katanya.

Gembong melihat, pangkal masalah dari semua ini hanya minimnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala daerah dalam menghadapi situasi kepanikan di masa Covid-19 ini.

“Jika saja pak Gubernur Banten bisa sedikit tenang dan melakukan kordinasi yang baik dengan OJK, selaku ‘wasit’ Bank Banten, kejadiannya tidak akan ada dana yang mengendap di Bank Banten seperti ini,” ujarnya.

Politisi PKS ini melanjutkan, pada tanggal 21 April sekitar sore menjelang malam, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) membuat sebuah keputusan yang dianggapnya tepat untuk menyelamatkan keuangan daerah berupa pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB.

Keesokan harinya, lanjut Gembong, berdasarkan pantauan OJK, ada kejadian luar biasa pada Bank Banten berupa pemindahan RKUD. Kondisi ini kemudian membuat OJK ‘mengunci’ Bank Banten agar tidak terjadi kemungkinan kejahatan keuangan dalam perbankan.

“Ketika OJK mengunci Bank Banten, beberapa saat kemudian ada dana transferan yang masuk dari pusat, kalau tidak salah DAU dan DBH, serta ada dana lain yang sudah terlebih dahulu masuk dari pajak PKB. Jika saja gubernur sebelum melakukan pemindahan RKUD itu terlebih dahulu berkordinasi dengan OJK dan DPRD, kejadiannya tidak akan serumit ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Penyertaan Modal Bank Banten yang Dijanjikan Gubernur Ternyata Catatan Piutang

Menanggapi hal tersebut, penggugat dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pemindahan RKUD Pemprov Banten Ojat Sudrajat saat dihubungi mengatakan, jika dana Rp400 miliar itu tidak bisa diselamatkan dan tetap mengendap di Bank Banten, maka ada tambahan kerugian negara dari dampak pemindahan RKUD ini.

Hal itu dikarenakan, lanjutnya, total dana yang akan dikonversi untuk penyertaan modal Bank Banten hanya Rp1,5 triliun, ditambah kemudian hutang Perda nomor 5 tahun 2013 sebesar Rp335 miliar yang berdasarkan perintah OJK harus juga dibayarkan, sehingga totalnya sekitar Rp1,835 triliun.

“Total itu belum termasuk dana transfer dari pemerintah pusat yang mengendap di Bank Banten sekitar Rp300 miliar, yang posisi uangnya ada, berbeda dengan dana Kasda yang mengendap itu yang hanya dalam bentuk piutang atau catatan,” jelasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.