Waduh, Kades Lengkong Ditangkap Polisi Atas Dugaan Penipuan AJB di Sunter Senilai Rp5,5 M

  • Whatsapp
Ilustrasi sertifikat tanah
Ilustrasi.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Kades Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, MP ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Oknum kepala desa itu diamankan aparat polisi atas dugaan tindak pidana kasus penipuan Akta Jual Beli (AJB) palsu. 

Sebagaimana ramai diberitakan, MP diduga telah melakukan jual beli tanah fiktif yang disertakan Akta Jual Beli (AJB) palsu terhadap seseorang di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Atas aksi penipuan ini korban mengalami kerugian hingga 5,5 miliar rupiah. 

Bacaan Lainnya

Dalam memalsukan Akta Jual Beli (AJB) MP dibantu oleh tiga rekannya berinisial RW (55) dan S (53) yang berprofesi sebagai karyawan swasta serta W yang diketahui sebagai Staff PPAT Sementara Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semua pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Utara. 

Perihal adanya keterlibatan oknum PNS dalam kasus tersebut Sekcam Legok, Tatang Suryana membenarkan jika W adalah pejabat sementara PPAT di Kecamatan Legok. Kata dia, W sudah diamankan oleh aparat kepolisian sejak 18 Mei 2020 lalu. Kepada wartawan ia menegaskan, jika kasus yang membelit W dilakukannya secara pribadi. 

“Ya W adalah staf PPAT di sini (Kecamatan Legok),” singkatnya.

BACA JUGA: Forkopimda Kabupaten Tangerang Monitor Pilkades Serentak

Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Tangerang, Sapta Laelani mengungkapkan, jika saat ini W sudah dalam proses pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kata dia, sanksi berupa pemberhentian sementara itu diberikan pasca pemkab Tangerang menerima surat laporan dari Kecamatan Legok jika W tengah tersandung kasus pidana penipuan Akta Jual Beli (AJB) palsu. 

“Jadi sampai sekarang Pemkab Tangerang bukan BKD yah baru memberlakukan surat pemberhentian sementara sampai nanti dia inkrah selesai vonis,” ungkapnya

Ia juga belum bisa memastikan apakah akan ada sanksi pemecatan terhadap W. Kata Sapta, dirinya harus melihat dulu apakah kasus yang dihadapi W adalah hukuman ringan atau berat, hal itu sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PP Nomor 53. 

“Kalau bukan korupsi atau kejahatan berencana sanksinya bukan pemecatan adakan sanksinya juga di PP 53. Kita nggak bisa langsung pecat karena ada aturannya nanti biar kita lihat lagi, lebih pasti lagi. Sekarang pastinya baru sampai proses pemberhentian sementara saja,” tandasnya (Ricky/Aan)

  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.