Waduh, Hampir 72 Persen Pengembang di Kabupaten Tangerang Belum Serahkan PSU

oleh -
Waduh, Hampir 72 Persen Pengembang di Kabupaten Tangerang Belum Serahkan PSU
Ilustrasi/net.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Berkaca dari polemik lahan PSU yang terjadi di Komplek Mutiara Garuda dengan pengembang, Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Dinas Perumahan, Pemukiman dan pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang, Deni Rusdiansyah menyebutkan sampai dengan saat ini masih ada ratusan pengembang  yang tidak patuhi Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyediaan, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.

“Berkaca dari polemik lahan PSU yang terjadi di Komplek Mutiara Garuda dengan pengembang, sebenarnya sampai dengan saat ini masih ada ratusan pengembang  yang tidak patuhi Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyediaan, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, ujar Deni saat ditemui  depan Ruang RDP Gedung DPRD Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Setelah 28 Tahun, Akhirnya Pengembang Komplek Mutiara Garuda Teluknaga Siap Serahkan Lahan PSU

“Pengembang ada sekitar 600, yang baru menyerahkan PSU itu hanya 170,” sambungnya. 

BACA JUGA: Pembangunan Perumahan Cluster Mutiara Kencana di Cipondoh Dalam Pengawasan Trantib

Lebih lanjut deni mengungkapkan ada beberapa pengembang besar yang belum menyerahkan lahan PSUnya secara keseluruhan kepada Pemkab dan saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada para pengembang, dengan kata lain masih banyak pengembang yang masih lalai dengan Perda yang telah dibuat 9 tahun lalu itu.

BACA JUGA: Kelanjutan Proses Penyerahan PSU Komplek Mutiara Garuda Teluknaga Belum Jelas, DPRD Bakal Panggil kembali Dinas Perkim dan Pengembang

“Kita masih terus lakukan sosialisasi kepada semua pengembang dan beberapa seperti Paramount, Summarecon, BSD dan Alam Sutra itu baru menyerahkan sebagian karena sifatnya parsial,” ungkapnya.

Deni mengatakan hal ini dapat terjadi karena dalam penyerahan PSU ini bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Perkim melainkan melibatkan beberapa OPD seperti Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mengurusi perizinan serta beberapa dinas terkait lainnya.

“Kendalanya Karena di kita itu kan cuma penyerahan PSU, sedangkan masih ada beberapa OPD terkait,” tutupnya (Deri/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.