Waduh, Dinsos Kabupaten Tangerang Tidak Paham Mekanisme BPNT

  • Whatsapp
Bantuan Pangan Non Tunai
Ilustrasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM –– Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang mengaku tidak paham akan aturan mengenai mekanisme program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial (Dinsos).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kabid Pemberdayaan Dinsos Kabupaten Tangerang, Yeti, saat dihubungi oleh awak media, Kamis (24/10/2019)

Bacaan Lainnya

Kata dia, ia baru saja menduduki jabatannya pada bulan Agustus lalu, tepatnya saat terjadi rotasi besar-besaran di kalangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

“Saya masih belum begitu paham akan aturan program tersebut, karena saya baru saja dua bulan di Dinas ini,” ungkapnya.

Namun dirinya menegaskan, jika ada keterlibatan para ASN Dinas Sosial dalam program ini, pihaknya akan memberikan sanksi kepada oknum ASN yang terlibat dalam perogram BPNT tersebut.

“Pasti saya akan berikan sanksi jika ada oknum ASN dari Dinas kami yang terlibat menjadi suplayer dalam program BPNT dan PKH, jika memang fatal kami akan limpahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memberikan sanksinya,” tegasnya

Untuk diketahui, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah seharusnya tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Sebab program BPNT ini merupakan penyempurnaan dari program-program sebelumnya, yakni Bantuan Beras Mikin (Raskin) dan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra).

Demikian dikatakan Junaedi, Kepala Cabang (Kacab) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Tangerang, kepada wartawan, saat penyerahan langsung BPNT kepada ratusan masyarakat Legok, beberapa waktu lalu. Kata dia, kini penyaluran BPNT sendiri dilakukan oleh Bulog kepada suplier yang dilanjutkan kepada agen BRIlink atau e-waroeng yang ditunjuk.

“Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan haknya. Karena BPNT sebelumnya diserahkan ke pasar bebas maka pada praktiknya banyak masalah,” ujar Junaedi.

BACA JUGA:

BPNT di Kabupaten Tangerang Diduga Tidak Tepat Sasaran

BPNT Diduga Diselewengkan, Dinsos Pemkab Tangerang Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa

132,372 Warga Kabupaten Tangerang Miskin

Ia menambahkan, mulai April 2018 Bulog kembali ditunjuk untuk menjadi manajer suplier BPNT terutama untuk urusan beras. Sedangkan untuk urusan telor, itu diserahkan kepada suplier di tingkat Kabupaten. Kata dia, bahkan pihaknya butuh koordinasi dengan Dinas Sosial dan suplier di tingkat bawah terkait BPNT ini menggunakan beras premium atau medium dari bulog.

“Saya berharap kedepan penyaluran BPNT ini akan berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pada program sebelumnya,” tandasnya. (Ricky/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.