Wacana Penyaluran Bansos ke Pegawai Swasta Dipertanyakan Komisi XI

  • Whatsapp
Anis Byarwati
Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mempertanyakan  wacana pemerintah menyalurkan bansos (bantuan sosial) sebesar Rp 600.000 kepada pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus untuk meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anis Byarwati pun memberikan catatan terkait sektor pekerja seperti apa yang menjadi sasaran pemerintah dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Pertanyaannya adalah, pegawai atau karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan dana insentif tersebut? Berapa besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini? Jangan sampai hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan bagi sektor yang tidak ditetapkan pemerintah menerima dana insentif, sedangkan mereka juga bergaji di bawah Rp 5 juta,”ujar Anis keterangan resmi di Jakarta, Kamis (06/08/2020).

Kata dia, pemerintah juga harus memprioritaskan upaya mengentaskan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, sambung Anis, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang.  Bahkan, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyebut warga menjadi korban PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 15 juta jiwa.

“Seberapa efektifnya program ini bisa menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi salah satu penyebab daya beli masyarakat menurun adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Tentu, pemerintah harus ada upaya pengendalian harga, terutama kebutuhan pokok,” terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.

Anis menilai permasalahan lain seperti tarif listrik naik, iuran BPJS naik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Sementara untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS.

“Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat justru malah hanya untuk menutup kenaikan-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan lain-lain,”pungkas Anis. (Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.