Virus Corona Diprediksi Bisa Mengganggu Tahapan Pilkada

  • Whatsapp
Bawaslu Banten
Komisiioner Bawaslu RI. Fritz Edward Siregar, peluncuran wajah baru pelayanan informasi Bawaslu Provinsi Banten dan deklarasi awasi bersama Pilkada serentak tahun 2020.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Wabah penyebaran Virus Corona yang akhir-akhir ini merebak di masyarakat, akan menjadi pertimbangan khusus dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan banyak mengumpulkan masyarakat.

Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, Pilkada 2020 ini penuh dengan pertanyaan, karena ada wabah Virus Corona ini. Pertanyaan itu meliputi apakah nanti ada kampanye terbuka, proses pemilihannya seperti apa, ada tidaknya arak-arakan.

Bacaan Lainnya

“Semua itu masih menjadi bahan diskusi kami di Bawaslu,” katanya, saat acara peluncuran wajah baru pelayanan informasi Bawaslu Provinsi Banten dan deklarasi awasi bersama Pilkada serentak tahun 2020, di Kota Serang, Jumat malam (14/3/2020).

Ritz menambahkan, dalam proses Pilkada 2020 ini, meskipun dibayang-bayangi oleh penyebaran Virus Corona, pihaknya tetap menginginkan agar bisa dilaksanakan secara langsung sebagaimana yang sekarang dilakukan.

“Karena dengan Pilkada langsung ini, peran aktif masyarakat dilibatkan baik dalam proses sebelum pelaksanaan, maupun pada saat pelaksanaan. Semoga semuanya berjalan baik-baik saja,” tambahnya.

Selain itu, Ritz juga menyoroti terkait tingginya angka Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi Banten, terutama untuk daerah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang yang akan melaksanakan Pilkada 2020.

Kabupaten Serang menjadi daerah paling rawan se-Pulau Jawa, sedangkan secara nasional berada di urutan ke 13. Untuk Kabupaten Pandeglang sendiri berada di urutan ke 6 se-Pulau Jawa. Sedangkan untuk Kota Tangsel dan Kota Cilegon masuk dalam kategori sedang.

“Kategori ini bukan berarti tanpa kerawanan. Kerawanan tetap harus kita waspadai sejak dini. Contohnya saja Provinsi DKI Jakarta yang pada Pilkada 2017 lalu, IKP-nya rendah, tapi dalam prosesnya justru sebaliknya, sangat tinggi,” jelasnya.

BACA JUGA:

. Bawaslu Banten Awasi Ketat Petahana

. Bawaslu Banten Siaga Hadapi Pilkada Serentak 2020

. Bawaslu Akui Media Massa Jadi Corong Pendidikan Politik Warga Banten

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M. Sudi mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pada saat Pilkada nanti, pihaknya saat ini sudah melakukan berbagai cara, salah satunya melalui peluncuran website PPID ini.

Keberadaan website ini menjadi sangat penting dalam hal keterbukaan publik, terlebih Bawaslu menjadi nomor satu keterbukaan publik lembaga vertikal yang dilakukan KI beberapa waktu yang lalu.

“Kami akan dorong pengawasan pemilu itu menjadi gerakan budaya masyarakat Banten, salah satunya dengan memberikan kesadaran politik sejak dini. Masyarakat tahu politik uang, suap itu dilarang agama. Tinggal bagaimana nanti praktiknya. Nah, di medium inilah nanti Bawaslu berperan dengan segala instrumennya memberikan pembelajaran pengawasan kecurangan pemilu,” jelasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.