UU Perampasan Aset Dibutuhkan Untuk Membuat Koruptor Jadi Miskin

oleh -
uu,perampasan aset,koruptor,miskin,jera,hasil,korupsi
lustrasi - pencucian uang oleh mafia atau koruptor/Antara.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Undang Uandang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana dibutuhkan untuk membuat koruptor jera tidak dapat lagi menikmati kekayaan hasil korupsi karena bisa dirampas negara, alias jadi miskin.

Hukuman pidana penjara yang berat, ternyata tidak membawa dampak terhadap berkurangnya para pelaku tindak pidana korupsi.

Perampasan aset atau langkah-langkah pemiskinan terhadap koruptor, merupakan salah satu alternatif yang perlu didukung.

Pakar Hukum Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago mengatakan, selama ini pengembalian aset dari banyak kasus korupsi belum berjalan optimal, karena beberapa koruptor masih dapat menyembunyikan asetnya dari pengawasan aparat penegak hukum.

“Saat ini pengembalian aset belum berjalan dengan baik, terbukti para koruptor setelah selesai menjalankan (hukuman) pidananya, masih banyak dari mereka yang tetap bergaya hidup mewah,” ujar Faisal Santiago, Kamis (25/3/2021).

Lantaran itu, menurut dia, Rancangan UU Perampasan Aset Tindak Pidana harus segera disahkan jadi undang-undang, agar ada efek jera dari para koruptor dan masyarakat tidak tergoda untuk terlibat aksi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Jika ada UU Perampasan Aset, harapannya orang-orang akan takut melakukan korupsi,” katanya.

Dia melanjutkan, terlepas dari tujuan itu, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana wajib segera dibahas dan disahkan menjadi UU.

Karena saat ini masih ada kekosongan hukum dalam menindak para pelaku korupsi, utamanya terkait upaya mengembalikan aset-aset negara dan membuat miskin koruptor.

“UU itu jika nantinya sah dan berlaku, akan memberi keadilan dan manfaat bagi masyarakat, mengingat aset-aset negara yang berhasil dikembalikan dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan” cetusnya.

Faisal meminta DPR dan pemerintah untuk menyusun draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana secara jelas dan lengkap. Setidaknya, ada tiga ketentuan yang harus diatur secara tersurat.

Pertama, perampasan aset tindak pidana yang melalui putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) ada yang In Rem atau negara mengambil alih aset berdasarkan perintah pengadilan.

Kedua, terkait mekanisme pembuktian aset hasil atau yang masih diduga berkaitan dengan kejahatan. Di samping itu, juga soal kewenangan pelaksanaan perampasan.

“Ketentuan tentang tiga poin itu, harus dibuat terang dan tidak multitafsir,” tegas Faisal.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Meminta dukungan kepada anggota dewan agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dapat segera dibahas dan disahkan.

Menurut dia, pemerintah telah satu suara mendukung pengesahan dua RUU itu tahun ini.

Dian yakin dua RUU itu akan mengoptimalkan pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi, narkoba, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. (Antara/ejp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.