Ulama Kota Serang Menolak Rapid Test Covid-19, Juga Tolak RUU HIP

  • Whatsapp
ulama kota serang
Ulama Kota Serang menyatakan sikap menolak rapid test covid-19 juga menolak RUU HIP.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Penolakan rapid test covid-19 tidak hanya datang dari warga umum di Kota Serang, Banten. Namun juga digaungkan kalangan pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang serta para ulamanya.

Presidium FSPP Kota Serang, Kyai Enting Abdul Karim mengatakan, penolakan tersebut disebabkan karena ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap hasil rapid test itu sendiri. Penolakan rapid test tersebut juga didokumentasikan melalui video pernyataan sikap para kyai, ulama dan santri se Kota Serang.

Bacaan Lainnya

“Sekarang ini banyak simpang siur informasi, katanya covid-19 itu tidak sebahaya flu burung dan lain sebagainya, terus ada juga obatnya cuman vitamin c, banyak berjemur, olah raga. Kalau terjadi pada diri kita kebih baik mengisolasi diri, sudah gak usah rapid test,” tegas Kyai Enting kepada wartawan, Selasa (16/6/2020).

Disinggung soal aksi yang dilakukan warga Kelurahan Masjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Enting menyebut merupakan hak setiap warga untuk menolak rapid test. “Itu hak masyarakat, termasuk kyai dan santri, di Kota Serang ada 221 pondok pesantren yang menolak rapid test,” tegasnya.

Selain rapid test, FSPP Kota Serang juga menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang -Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sebab, menurut Enting, RUU HIP seolah menjadi pintu masuk komunisme.

“Karena Tap MPRS nomor 25 tahun 66 tidak dicantumkan, dari situ seakan memberikan jalan bagi komunisme, markisme masuk ke wilayah publik. Gak usah pake HIP,  dari dulu kami sudah Pancasila. Pancasila juga dilahirkan dari para kyai,” cetus Enting.

Enting menjelaskan, partai komunis mungkin sudah tidak ada, namun ideologinya masih terus ada. Kelompok yang menganut faham komunisme, menurut Enting, belakangan ini bahkan kian terbuka.

Enting mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat audiensi kepada DPR RI dan MPR RI terkait penolakan RUU HIP itu. Namun, kata dia, karena alasan pandemi covid-19, permohonan audiensi tersebut hingga kini belum mendapat respon dari DPR RI maupun MPR RI.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas mengaku akan melakukan pendekatan komunikatif terhadap para ulama dan santri. Pihaknya akan menyosialisasikan rapid test sebagai upaya menekan penyebaran covid-19.

“Tidak ada dan bukan untuk maksud diluar itu (pencegahan covid-19),” tandasnya.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.