Tuntutan Penutupan Jalan Mutiara Garuda di PN Tangerang Terkesan Mengada-Ngada

  • Whatsapp
Warga Mutiara Garuda Demo PN Tangerang.

TANGERANG, REDAKSI24.,COM – Puluhan warga Komplek Mutiara Garuda, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten menggeruduk Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka menyuarakan  sikapnya yang menolak tuntutan pengembang atas 4 orang warga setempat yang telah menutup jalan karena pandemi Covid-19 sebesar Rp 3,5 milliar

Ketua Forum Warga Perumahan Mutiara Garuda, Djamaludin mengatakan tuntutan pengembang dilakukan karena warga menutup salah satu akses jalan perumahan untuk  melakukan karantina mandiri demi mencegah penyebaran Covid-19. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat atau Muspika,

Bacaan Lainnya

“Warga menutup salah satu akses di perumahan itu  karena  Covid-19. Karenanya warga menduga tuntutan pengembamg itu aneh dan terkesan mengada-ngada,” kata Djamaludin, Senin (29/6/2020). 

BACA JUGA: Gara- Gara Tutup Jalan Saat PSBB, Warga Mutiara Garuda Digugat Pengembang Rp 4 M

Lebih jauh Djamaludin menjelaskan, penutupan salah satu akses jalan di perumahan itu  dilakukan pada 5 April, kemudian dibuka kembali 18 April lalu. Namun, warga dikagetkan adanya tuntutan pengembang sebesar Rp 3,5 Miliar pada 3 Juni 2020.

Tuntutan itu, kata Djamal, terkesan mengada-ngada untuk menggertak permintaan warga terhadap pihak pengembang agar menyediakan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). “Sebelum ada penutupan jalan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, warga memang pernah mengajukan permintaan haknya. Karena sejak 27 tahun tinggal di perumahan itu, pihak pengembang belum pernah menyediakan PSU kepada warga,” kata dia.

Selain itu, tambahnya, akses menuju perumahan rusak dan belum pernah ada perbaikan dari pihak pengembang. “Selama 27 tahun pula kita tinggal disitu jalan rusak, warga selalu memperbaikinya secara swadaya, walaupun sebenarnya masih tanggung jawab pihak pengembang,” tandas dia.

Bahkan, kata dia, sejumlah warga yang perumahannya sudah lunas, belum mendapatkan sertifikat dari pihak pengembang.

Sementara itu Kuasa Hukum Warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadyah Tangerang (UMT), Gufroni mengatakan saat ini pihaknya akan menunggu itikad baik dari pengembang. Kedua belah pihak akan melakukan mediasi. Diharapkan selama 1 bulan kedepan usai sidang mediasi keduanya dapat menemukan kesepakatan.

“Hari ini adalah sidang mediasi dulu. ,majelis hakim memberikan waktu satu bulan untuk melakukan itu,” ujarnya.

BACA JUGA: LBH UMT Siap Dampingi Warga Yang Digugat Pengembang Perumahan

Mengenai tuntutan Rp 3,5, Gufroni menilai, tuntutan  yang dilayangkan pengembang kepada warga karena menutup akses jalan tidak masuk di akal sehat. Pasalnya, hal yang dilakukan oleh warga tersebut bertujuan baik, yaitu untuk menghindari penularan Covid-19.

“Menurut kami tuntunan ini mengada-ngada karena  penutupan jalan ini semata mata hanya ingin melakukan anjuran pemerintah untuk menghindari Covid 19,” kata dia.

kemudian oleh pihak pengembang dianggap merugikan mereka. Mereka ini mengedepankan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dari corona. Kenapa justru dianggap merugikan. (Igbal/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.