TRUTH Minta Kejari Kabupaten Tangerang Jangan Kendor Ungkap Dugaan Penyelewengan Penggunaan Anggaran ATK Disdukcapil Sebesar Rp5,2 Miliar

oleh -
TRUTH Minta Kejari Kabupaten Tangerang Jangan Kendor Ungkap Dugaan Penyelewengan Penggunaan Anggaran ATK Disdukcapil Sebesar Rp5,2 Miliar 
Wakil Koordinator  TRUTH Jupry Nugroho.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH)  mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang yang telah melakukan pemanggilan kepada pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait dugaan penyelewengan penggunaan anggaran alat tulis kantor/belanja habis pakai tahun 2020.  Bahkan penggiat anti korupsi di bawah Indonesia Corruption Watch (ICW) ini meminta agar untuk tidak kendor dalam mengungkap kasus yang  memakan anggaran hingga mencapai Rp5.2 miliar karena diduga telah melanggar Perpres No 16 Tahun 2018. 

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, yang telah melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Perpres No 16 Tahun 2018. Bahkan kami minta pihak Kejaksaan jangan kendor,” kata Wakil Koordinator  TRUTH Jupry Nugroho kepada  Redaksi24.com, Minggu (12/9/2021).

Menurut Jupry banyak kejanggalan terkait judul lelang pengadaan ATK pada Disdukcapil Kabupaten Tangerang pada anggaran tahun 2020. Seharusnya, sambung Jupry, anggaran tersebut dibelikan untuk keperluan peralatan kantor. Bila diperuntukkan untuk pengadaan Ribbon, Cleaning Kit atau lainnya untuk keperluan KTP elektronik maka judul lelang seharusnya diperjelas.

BACA JUGA: TRUTH Pertanyakan Anggaran ATK Disdukcapil Kabupaten Tangerang Sebesar Rp5,2 Miliar di masa Pandemi

“Kalau judul lelang beli kambing maka pelaksanaannya juga beli kambing bukan ayam. Misalkan, kita bisa lihat pada  Pemerintah daerah lain seperti di Kota Tangsel misalnya, pengadaan barang dan jasa untuk ribbon juga judul lelangnya belanja ribbon bukan judulnya pengadaan ATK belanja habis pakai,” ketusnya.

Kejanggalan tersebut dilihat oleh TRUTH pada website lpse.tangerangkab.go.id dengan kode lelang 11806333 dinyatakan tender bernama Belanja Alat Tulis Kantor/Belanja Habis Pakai dengan anggaran Rp5,2 miliar pada 2020. 

BACA JUGA: Terkait Anggaran ATK, Kejari Undang Pejabat Disdukcapil Kabupaten Tangerang 

Jupry melanjutkan, sementara keterangan Kepala Disdukcapil terkait lelang tersebut sangat berbeda, bahwa judul ATK dimaksudkan untuk mempermudah penanggung jawab anggaran (PA) mencairkan uang di rekening kas daerah. Disdukcapil juga menegaskan, belanja sesungguhnya untuk pembelian Ribbon dan Cleaning untuk KTP-el perlu dilelang.

Pada halaman lpse Pemkot Tangerang Selatan dengan kode lelang 12738225 judul lelang jelas yakni,  Pengadaan Ribbon Kartu Identitas Anak (KIA). Lebih lanjut Jupry, kejelasan juga ada di halaman lpse Pemkot Tangerang  dengan kode tender 19924066 berjudul Pengadaan Ribbon, Film dan Cleaning Kit DAK Non Fisik.

BACA JUGA: Erick Thohir Sebar 50 Ribu Seragam SD di Solear Kabupaten Tangerang

“Hal ini jadi jelas, bahwa kami menilai Disdukcapil Kabupaten Tangerang melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Karena, judul lelang tidak sesuai dengan fakta pembelian barang,” tegas Jupry.

Dengan hal ini, Jupry menduga Disdukcapil Kabupaten Tangerang telah dengan sengaja melakukan Abuse of Power atau penyalahgunaan wewenang. Sebab, dari telaah data dan informasi yang dimiliki TRUTH, proses lelang hingga belanja ATK sebesar Rp5,2 miliar banyak kejanggalan.

“Lelangnya juga terbatas. Selain itu pemenang lelang juga tidak memiliki keahlian dalam pengadaan ribbon atau sejenisnya untuk KTP elektronik. Jadi kami menilai Disdukcapil dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum dan Abuse of Power,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (7/9/2021) kemarin, Kejari Kabupaten Tangerang sempat memanggil pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.

“Saya undang dalam rangka pulbaket pemberitaan, terkait anggaran ATK,” kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Tangerang Nana Lukmana.

Nana tidak berkomentar banyak. Namun, dia menjelaskan untuk kelanjutan terkait anggaran alat tulis kantor/belanja pakai habis 2020, yang mencapai Rp 5,2 Miliar tersebut akan segera diinformasikan. 

“Nanti untuk kelanjutannya, pasti diinformasikan,” tukasnya.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.