Tolak UU Omnibus Law, Mahasiswa Duduki Gedung DPRD Pandeglang

oleh -
aksi mahasiswa
Petugas Polres Pandeglang menyiramkan water canon untuk membubarkan aksi mahasiswa di Gedung DPRD Pandeglang.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Ratusan Mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang, yang tergabung dari Organisasi Kemahasiswaan yakni PMII, GMNI, HMI, IMM, LMND dan Kumandang, melakukan aksi demo menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (8/10/2020).

Pantauan Redaksi24.com, ratusan pendemo gabungan dari beberapa Organisasi Kemahasiswaan itu melakukan orasi di depan Gedung DPRD Pandeglang sejak dari pagi hingga pukul 17:28 WIB sore. Para pendemo sempat ricuh dengan aparat Polres Pandeglang, yang mengamankan jalannya aksi tersebut.

Bahkan dalam kericuhan itu, dua mahasiswa mengalami luka di bagian wajah hingga benjol dan luka di kaki. Keduanya juga sempat digiring masuk ke dalam halaman gedung DPRD Pandeglang, dan dilakukan penanganan medis oleh pihak kepolisian.

Para Mahasiswa bertahan menyampaikan aspirasinya agar Ketua DPRD Pandeglang menemui dan melakukan tanda tangan pakta integritas penolakan UU Omnibus Law bersama mahasiswa. Namun hingg larut sore, tak satu pun anggota DPRD menemui para mahasiswa tersebut.

Karena batas waktu menyampaikan pendapat dimuka umum hanya sampai pukul 17.00 WIB, akhirnya pihak kepolisian yang dikomandoi Kapolres Pandeglang, AKBP Sofwan Hermanto, membubarkan paksa aksi mahasiswa di gedung DPRD Pandeglang tersebut, baik melalui barisan Sabhara maupun menggunakan water canon.

BACA JUGA: Peserta Sosialisasi PPKB Berjubel Dalam Satu Ruangan, Kemenag Pandeglang Dinilai Langgar Protokol Kesehatan Covid-19

Penyemprotan dan penghadangan itupun berhasil membuyarkan konsentrasi aksi mahasiswa hingga berhamburan menjauh dari depan gedung DPRD. Usai pembubaran paksa itu, akhirnya pihak kepolisian melakukan negosiasi dengan mahasiswa hingga semuanya membubarkan diri.

Dalam kesempatan itu juga, ratusan mahasiswa melakukan blokade jalan protokol Pandeglang- Serang, Pandeglang-Rangkas dan juga memblokade gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, mulai pukul 11.00 – 17.28 WIB.

Salah seorang orator yang juga Ketua GMNI Kabupaten Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi mengatakan, seluruh mahasiswa Kabupaten Pandeglang menyatakan penolakan terhadap UU Omnibus Law yang disahkan DPR RI. Sebab, kata dia, UU itu jelas hanya berpihak pada kaum kapitalis dan menindas rakyat kecil seperti buruh, petani dan lainnya.

“Berdasarkan analisa dan kajian kami, UU itu berbahaya bagi nasib rakyat dan masa depan buruh. Sebab tak mengcover kepentingan masyarakat Indonesia, melainkan lebih mementingkan kapitalis dan liberalisasi asing maupun lokal di dalam negeri,” ungkap Afandi dalam orasinya.

Maka dari itu, teriaknya lagi, ia bersama seluruh mahasiswa Pandeglang mendesak agar Ketua dan seluruh anggota DPRD Pandeglang bersama melakukan penolakan UU tersebut dengan mendatangani pakta integritas.

“DPRD Pandeglang jangan jadi pencundang, mari bersama melakukan penolakan demi masyarakat. Karena kalian semua dipilih rakyat, maka harus pro rakyat. Kami tantang kalian (DPRD) agar segera menemui kami mendatangani pakta integritas penolakan UU Omnibus Law,” tegasnya.

BACA JUGA: Gara-Gara Ini, Ribuan Wanita Muda di Pandeglang Pilih Menjanda

Sementara, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang, Yandi Isnendi menuturkan, pada saat aksi itu ada dua mahasiswa yang mengalami luka-luka di bagian kepala. Atas insiden itu, ia bakal melaporkan aparat keamanan yang melakukan tindakan represif.

“Kami akan laporkan, sekarang yang bersangkutan sedang diberikan penanganan medis di RSUD Berkah Pandeglang. Kami sedang lakukan visum dan akan melaporkan insiden ini,” katanya.

Menanggapi aksi yang sempat terjadi kericuhan, Kapolres Pandeglang, AKBP Sofwan Hermanto mengaku, belum mendapatkan laporan adanya dua mahasiswa yang terluka saat mengikuti aksi unjukrasa.

Kapolres yang ikut mengawal aksi demo mengaku sempat menyampaikan kepada mahasiswa agar tidak sembarangan menyampaikan informasi yang belum pasti kebenarannya, terutama adanya peserta aksi yang terlalu sehingga nantinya beruntung menjadi informasi hoax.

“Sementara ini saya belum mendapatkan laporan apakah ada yang terluka. Tadi juga kami sampaikan agar melaksanakan aksinya jangan menyebarkan informasi hoax, apakah ada salah satu mahasiswa yang terluka atau terjadi kekerasan,” ujarnya.

Lanjut Kapolres, terkait pengawalan aksi tersebut, dirinya tetap mengutamakan keamanan para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa serta ketertiban umum agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.

Namun tambah Kapolres, sesuai ketentuan terkait menyampaikan pendapat dimuka umum, massa aksi hanya diberikan waktu hingga pukul 17:00 WIB. “Intinya kami mengamankan pengunjukrasa sebagai wujud melindungi seluruh masyarakat, bukan hanya kepada pengunjukrasa termasuk juga kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.