Tolak Proyek Revitalisasi Pasar, Pedagang Pasar Parung Panjang Tunjuk Kuasa Hukum

  • Whatsapp
PENDAMPINGAN HUKUM : Gufroni selaku Ketua Tim Kuasa Hukum (tengah) saat mendampingi para pedagang Pasar Parung Panjang Bogor.

REDAKSI24.COM—Para pedagang di Pasar Parung Panjang Bogor menolak Proyek Revitalisasi Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Para pedagang adanya proyek revitalisasi ini justru akan merugikan ribuan pedagang yang sudah lama menempati kios di Pasar Parung Panjang tersebut.

Sebagai bentuk keseriusan para pedagang pun telah resmi menunjuk kantor hukum Gufroni, SH.,MH dan Rekan sebagai tim kuasa hukum. Tim kuasa hukum diminta melakukan pendampingan hukum serta advokasi bagi kurang lebih 1600 pedagang Pasar Parung Pajang terkait aksi penolakan revitalisasi pasar.

Bacaan Lainnya

“Kami meminta kepada tim pengacara yang ditunjuk untuk melakukan berbagai upaya hukum agar proyek ini bisa dibatalkan atau setidak-tidaknya ditunda pengerjaannya,” Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Parung Panjang H. Aseh Saepudin.

Gufroni selaku Ketua Tim Kuasa Hukum mengatakan, timmya segera akan melakukan kajian hukum untuk mengetahui lebih mendalam tentang program revitalisasi pasar ini.  Pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah hukum lainnya yang diperlukan, termasuk membuka kemungkinan dialog dengan pihak pengembang untuk mencari titik temu.

“Kalau melihat dari sisi hukum, nampaknya proyek itu terkesan dipaksakan dan tidak melalui prosedur atau mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Semestinya sebelum ada kerjasama antara PD Pasar Jaya dengan pengembang, mereka harus meminta persetujuan terlebih dulu dengan seluruh pedagang pasar. Tapi sepertinya itu tidak dilakukan,” ujar Gufroni yang juga sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).

Selain itu lanjut Gufroni melihat sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) yang dimiliki pedagang pasar, proyek ini belum waktunya dikerjakan karena mereka masih punya hak 5 tahun lagi untuk mengisi kios-kios mereka. Tapi nanti kami kaji lagi secara lebih mendalam dan konfrehensif,” tambah Gufroni.

Dikatakan pula oleh Gufroni yang juga pengacara Dahnil Anzar Simanjuntak mantan Jubir Prabowo Sandi dalam Pilpres yang lalu,  sebenarnya dari pemerintah pusat melalui kementerian perdagangan ada program revitalisasi  5 ribu pasar di seluruh Indonesia sampai tahun 2019 ini dan dananya bersumber dari APBN. Semestinya revitalisasi Pasar Parung Panjang masuk ke dalam 5 ribu pasar yang direvitalisasi oleh pemerintah bukan oleh pengembang dalam hal ini pihak swasta.

“Ini yang akan kita telusuri, mengapa Pasar Parung Panjang tidak masuk ke dalam 5 ribu pasar tersebut. Infonya dananya dialihkan untuk program yang lain. Hal tersebut akan menjadi bahan untuk kita investigasi lebih jauh,” tegas Gufroni. (Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.