Tokoh Pemuda Cium Ada Aroma Praktik Mafia Tanah di Pengadaan Lahan SMAN 30 Kabupaten Tangerang

oleh -
SMAN 30 Kabupaten Tangerang, KCD Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Provinsi Banteng, Sukamulya,

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM – Keberadaan SMAN 30 Kabupaten Tangerang  kembali menjadi sorotan. Setelah mencuat karena adanya kasus pemberhentian sepihak Komite Sekolah oleh kepala sekolah dan kasusnya masih dalam  tahap persidangan di PTUN Serang, kini nama sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sukamulya ini kembali mencuat dengan adanya polemik pengadaan lahan sekolah.

Sejumlah tokoh masyarakat pun mempertanyakan penetapan lahan yang tidak dengan usulan dari pihak Kecamatan Sukamulya.  Dimana pihak Kecamatan telah mengusulkan 3 lokasi untuk dibangun gedung SMAN 30 Kabupaten Tangerang yakni di pertama Kp Selon, Desa Kaliasin, kedua di Kp Selon Desa Parahu, dan ketiga di Kp. Jubleg, Desa Benda, namun yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Desa Merak.       

BACA JUGA: Tumpas Mafia Tanah, Seluruh Polda Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah

Ketua KNPI Kecamatan Sukamulya, Arif Rahman Hakim mengaku prihatin dengan terjadinya polemik penetapan lahan  SMAN 30 Kabupaten Tangerang ini.Karena menurut Arif, lokasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang diwakilkan kepada pihak Kecamatan.

“Coba cek antara usulan yang diajukan pihak Kecamatan Sukamulya yang berdasarkan permintaan dan kajian Dinas Pendidikan melalui KCD (Kantor Cabang Dinas) atau Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang berbeda dengan fakta lapangan,” tegas Arif.

BACA JUGA: Melalui LBH UMT, Komite Sekolah SMAN 30 Kabupaten Tangerang   Resmi Gugat Kepala Sekolahnya Ke PTUN Serang 

Menurut Arif dirinya menduga ada praktik mafia tanah dalam proses penetapan lahan tersebut. Karena lokasi yang ditetapkan saat ini seolah dipaksakan demi keuntungan segelintir pihak layaknya praktik mafia tanah. Karena menurut Arif , penetapan lokasi sekolah menurut Arif tidak memenuhi aspek keseimbangan juga mobilitas sarana transportasinya.

“Kasian juga jika orang tua siswa harus terbebani oleh ongkos per harinya, akibat lokasinya yang cukup sulit dan tidak adanya transportasi umum yang relatif mudah dan murah,” jelasnya

BACA JUGA: Bendahara Dinas Pendidikan Banten Diperiksa Kejati

Sementara itu salah seorang wali murid, Mulyadi SH mengaku keberatan dengan penetapan lahan SMAN 30 Kabupaten Tangerang di Desa Merak. Karena menurut Mulyadi jika di lokasi tersebut maka akomodasi untuk anak sekolah akan semakin besar karena tidak adanya angkutan umum.

“Jelas keberatan lah, sekarang saja saya harus mengeluarkan dana Rp 20 ribu sehari untuk biaya anak sekolah, kalo di Desa Merak bisa-bisa saya harus mengeluarkan Rp 40 ribu sehari.     

Untuk itu Mul Berharap kepada pemerintah terkait dalam menentukan lahan tersebut harus memperhatikan keinginan warga. Jangan karena ada unsur ekonomi membuat kepentingan warga tidak diperhatikan.  

“Tolong pemerintah bijaklah dalam menentukan lahan dan harus sesuai prosedur,”pungkasnya. (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.