TNI-Polri Diminta Tindak Tegas Kelompok Kriminal Bersenjata

oleh -
Kelompok Kriminal Bersenjata, Menko Polhukam, TNI-Polri, teroris, tindakan tegas, BIN, papua,
Menko Polhukam Mahfud MD memberi keterangan pers terkait KKB yang masuk katagori teroris, Kamis (29/4/2021).

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Jajaran TNI dan Polri diminta untuk segera melakukan tindakan tegas, cepat dan terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sebab, KKB kini telah masuk katagori teroris yang meresahkan masyarakat.

Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (29/4/2021). Menko Polhukam juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk lebih tepat dalam menganalisa gerakan KKB sebagai teroris.

“Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur. Terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar masyarakat sipil,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, setiap kekerasan yang memenuhi unsur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka akan dinyatakan sebagai aksi teror.

“Secara hukum pula, kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat dalam agenda hukum kita,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

BACA JUGA: Bamsoet Minta Aparat Tumpas Separatis KKB Urusan HAM Belakangan

Menurut dia, TNI dan Polri tidak perlu mengerahkan kekuatan yang besar untuk menghadapi KKB di Papua atau daerah lainnya di tanah air. Sebab, kata dia, TNI Polri hanya menghadapi segelintir orang yang membuat teror kepada masyarakat.

“TNI Polri itu bukan menghadapi rakyat. Sebab itu akan dilakukan menurut UU mengedepankan kepolisian yang mendapatkan bantuan dari TNI dalam melakukan operasi di Papua. Tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan dan disinergikan, jangan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya pula.

Pangdam dan Kapolda, lanjut Mahfud, agar berkoordinasi dengan baik di bawah komando Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, sehingga semua terkoordinasi.

Sedangkan BIN, kata Mahfud, tetap melakukan kegiatan intelijen yang sifatnya lebih politis. Misalnya menggalang tokoh-tokoh, mengidentifikasi lokasi-lokasi, melakukan diplomasi bersama Kemenlu terhadap negara-negara yang menjadi tempat pelarian kelompok separatis.(ANT/DIFA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.