TNI AL Bakal Berlakukan Pemisahan Alur Laut di Perairan Selat Sunda

  • Whatsapp
perairan selat sunda
Panglima Komando Armada I, Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono (tengah) memberikan keterangan kepada pers di atas kapal di Perairan Selat Sunda, Kamis (11/6/2020).

CILEGON, REDAKSI24.COM – Jajaran Komando Armada I menggelar monitoring guna persiapan pemberlakuan Traffic Separation Schemes (TSS) atau Bagan Pemisahan Alur Laut lalulintas di Selat Sunda.

Diketahui, TSS merupakan hasil usulan Pemerintah Indonesia dan keputusan Sidang International Maritime Organization (IMO) ke 101 pada bulan Juni 2019. TSS tersebut fungsinya sama dengan TSS lainnya di berbagai negara yaitu untuk mengatur lalulintas pelayaran di alur sempit.

Bacaan Lainnya

Panglima Komando Armada I, Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono mengatakan, pihaknya akan memberlakukan TSS dengan tujuan untuk memberikan keamanan pada kapal-kapal yang berlayar di wilayah hukum Armada I.

Menurut Ahmadi, alur TSS pertama dibangun di Selat Sunda, menyusul di Selat Lombok. Menurut dia, setiap hari ada sekitar 30 kapal yang melintas dari utara ke selatan dan dari selatan ke utara. Juga ada lalu lintas dari Merak ke Bakauheni dan dari Bakauheni ke Merak.

Kondisi itu, kata dia, cukup membahayakan bagi kapal-kapal yang melakukan navigasi. “Kami berkewajiban untuk menyiapkan alur dan menjamin keamanan kapal-kapal yang melintas,” kata Heri, Kamis (11/6/2020).

Nantinya, masing-masing kapal akan diserahkan ENC atau alat elektronik yang bisa memonitor layar mereka, apakah keluar jalur atau tidak. Gambarannya, kapal dari arah utara jalurnya lewat kanan sisi Lampung, sedangkan arah selatan akan lewat sebelah kiri sisi Merak.

“Bagi mereka yang melanggarnya akan ditegur dan dimonitoring melalui VTS (Vessel Traffic System) yang ada di Merak. Untuk saat ini mungkin masih sosialisasi jadi hanya teguran,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, saat setelah full masyarakat internasional sudah memahami itu ada dasar hukumnya karena sudah diatur dalam undang-undang pelayaran sehingga pihaknya berhak untuk menegur ataupun menindak para pelangagr sesuai undang-undang.

“Untuk di wilayah Indonesia penerapan TSS baru pertama dan Indonesia sekaligus menawarkan 2 TSS dan disetujui yaitu di Selat Sunda dan Selat Lombok. TSS ini nantinya mulai berlaku pada awal Juli 2020,” katanya.

Menurutnya, lanjut Heri, selaku jajaran TNI AL mempunyai kewajiban untuk membantu pemerintah mensukseskan rencana tersebut. Karena sesuai dengan amanah Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI, yang di dalam bab penjelasannya pada pasal 9b, secara garis besar menyebutkan Tugas Angkatan Laut menjalankan fungsi penegakan hukum dan dan menjaga keamanan di laut.

“Salah satunya terbebas laut dari ancaman navigasi dan tindakan-tindakan lainnya,” katanya.

Selanjutnya, kata Heri, Selat Sunda merupakan wilayah kerja dan tanggung jawab dari Koarmada I. Jadi, masalah keselamatan navigasi dan pelayaran juga merupakan tuntutan dari dunia internasional.

“Seperti diketahui seluruh stakeholder pengguna jasa laut harus mematuhi aturan internasional dan hal ini sudah diatur di dalam Colreg (Collision Regulations) 72 dan SOLAS (Safety of Life At Sea).  Dengan ada TSS ini sangat membantu Indonesia sebagai negara kepulaun untuk negara-negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982 untuk mematuhi aturan-aturan internasional ketika kapal-kapalnya akan melewati TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok,” terangnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, dalam memonitoring Selat Sunda ada dua pangkalan yaitu Lanal Lampung dan Lanal Banten. Secara geografis, kata Heri, letak TSS Selat Sunda masuk dalam wilayah kerja Lanal Lampung, tetapi secara monitoring peralatan VTS (Vessel Traffic System) yang dimiliki Kementerian Perhubungan berada di Merak.

“Wilayah Merak masuk dalam wilayah kerja Lanal Banten. Sehingga kedua Lanal tersebut dituntut mampu untuk selalu bekerja sama dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab akan keselamatan pelayaran dan navigasi di wilayah mereka,” ujarnya.(Firasat/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.