Tiga Kasus Dugaan Korupsi di Banten Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

oleh -
Uday Suhada memperlihatkan dokumen kasus dugaan korupsi yang dilaporkannya ke Bareskrim Polri

REDAKSI24.COM – Aktivis antikorupsi  melaporkan tiga kasus dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Banten kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kamis (25/7).

Ketiga kasus itu masing-masing dua proyek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten.

Kasus dugaan korupsi pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain kasus pembebasan lahan Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA/SMK yang didanai APBD tahun anggaran 2017.

Dalam hitungan Aliansi Independen Peduli Publik  (ALIPP), tiga dari sembilan titik lokasi lahan yang diinvestigasi, potensi kerugian keuangan Negara ditaksir mencapai Rp.12.673.342.000.

Kegiatan lain yang terendus adanya tindak pidana korupsi pada Pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun APBD 2017 senilai Rp.39.974.000.000.

Dana sebesar itu digunakan untuk pengadaan 158 paket atau 3.160 unit komputer. Dalam kasus dugaan mark up itu, Negara dirugikan sebesar Rp.8.374.000.000.

Sedangkan kasus ketiga juga terjadi pada Pengadaan Komputer untuk UNBK yang didanai APBD tahun anggaran 2018 senilai Rp.24,994.320.000. Kerugian keuangan negara dari proyek pengadaan komputer UNBK tahun 2018 itu diperkirakan sebesar Rp1.260.000.000.

Sebelumnya, Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 20 Desember 2018 lalu. Mereka melaporkan ketiga kasus dugaan korupsi tersebut, namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun yang dilakukan KPK.

“Sudah tujuh bulan kami menunggu tindak lanjut KPK, tapi belum ada tanda-tanda. Makanya hari ini kami membawa kasus ini ke Mabes Polri. Mudah-mudahan cepat direspon,” kata Direktur Eksekutif ALIPP,  Uday Suhada kepada wartawan  usai memberikan laporam ke Mabes Polri di Jakarta.

Uday mengatakan, pola korupsi di Banten saat ini cenderung menjadi liar karena melibatkan oknum yang mengaku dekat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. 

“Kasus korupsi di Banten masih terus terjadi,  termasuk era WH (Wahidin Halim) saat ini,” sindirnya.(YUSUF/DIFA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *