Tidak Sesuai Dengan Rencana Penganggaran, DPRD Banten Pertanyakan Penyaluran Dana Bosda

  • Whatsapp
Ilustrasi

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Komisi V DPRD Banten mempertanyakan terkait penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang dikelola Dindikbud Banten tahun anggaran 2020 karena terjadi ketidaksesuaian antara rencana penganggaran dengan pelaksanaan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendropa beberapa waktu yang lalu mengatakan, pada saat pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati pemberian Bosda ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan besaran sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah sebesar Rp1,5 juta/siswa untuk tingkat SMA/SMK dan SKh.

Bacaan Lainnya

“Sekarang dalam pelaksanaannya Bosda tersebut dipergunakan hanya diperuntukan honor tenaga sekolah yang non ASN. Ini seperti apa penghitungannya, serta dasar hukumnya apa?” Tanyanya.

Politisi PDIP ini melanjutkan, jika perhitungannya hanya berdasarkan jumlah tenaga sekolah yang non ASN, maka pasti ada selisih anggaran yang dialokasikan ke sekolah dengan rencana anggaran yang sudah disediakan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Saya dapat banyak keluhan dari sekolah di Daerah Pemilihan (Dapil) saya di Tangerang, terkait dana Bosda yang diterima tidak sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 23 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bosda, dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Pergub tersebut menyatakan, sasaran program Bosda adalah seluruh sekolah SMA/SMK/Skh di Provinsi Banten yang sudah terdata dalam aplikasi Dapodikdasmen. Adapun untuk besaran bantuan yang diberikan, dihitung persiswa dengan besaran sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut Plt Dindikbud Banten, Muhammad Yusuf mengaku pelaksanaan anggaran Bosda sudah sesuai dengan arahan dari Gubernur serta kebijakan dirinya yang mengacu pada Pergub di atas.

“Apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan arahan dari Gubernur Banten serta aturan yang ada,” tuturnya.

Namun ketika disinggung terkait selisih anggaran yang dialokasikan dengan pelaksanaan tersebut, mantan Plt Kepala Dinkes Provinsi Banten ini tidak menanggapi.

Berdasarkan data yang diperoleh Redaksi24.com, dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bosda 2020 salah satu SMAN di Provinsi Banten tertulis bahwa dana Bosda tahun anggaran 2020 diperhitungkan berdasarkan jumlah tenaga ahli, tenaga kerja lepas, tenaga kerja lapangan dan tenaga operator/administrasi atau teknis.

Padahal, dalam Pergub tersebut jelas tertulis tujuan pelaksanaan bantuan Bosda guna mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin SMA/SMK dan SKh dengan membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah.

Kepala Bappeda Provinsi Banten Mukhtarom mengatakan, pada tahun anggaran 2020 ini Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp718,7 miliar untuk Bosda. Jumlah itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan jumlah siswa yang diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 mengalami peningkatan.

“Dari total anggaran belanja langsung pada APBD 2020 sebesar Rp4,9 triliun, Dindikbud Banten mendapat alokasi Rp1,16 triliun. Rp718,7 miliar diantaranya dialokasikan untuk Bosda,” ujarnya. (Luthfi/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.