Terkait Perselisihan Pemkot Tangerang dan Kemenkumham, Mahfud MD Sarankan Tak Perlu Repotkan Polisi

oleh -

REDAKSI24.COM—Perselisihan antara Pemerintah Kota Tangerang dan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) ternyata menjadi sorotan dari  pakar hukum Indonesia, Mahfud MD. Lewat cuitannya di twitter, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, menyanyangkan terjadinya perselisihan antara pemerintah daerah dengan salah satu kementrian ini. Terlebih menurut Mahfud perselisihan ini berujung pada saling lapor keduanya ke pihak kepolisian .

Dalam cuitannya  Mahfud mengatakan, seharusnya baik Pemkot Tangerang maupun Kemenkumham tidak perlu melibatkan aparat kepolisian karena adanya penggunaan lahan yang untuk bangunan pelayanan publik ini. Menurut  Mahfud perselisihan tersebut hanya masalah administrasi pemerintahan belaka, jadi tak perlu merepotkan polisi.

 Mahfud pun menyarankan, kepada  Pemkot Tangerang maupun Kemenkumham untuk melakukan penyelesaian secara internal dan tidak perlu melibatkan aparat kepolisian.

Sebelumnya perselisihan antara Pemkot Tangerang dan Kemenkumham ini berawal dari komentar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly  terkait pembangunan perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Saat itu Yasona menyebut Pemerintah Kota Tangerang tidak ramah terhadap Kemenkuham dengan tidak mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  untuk kedua poliklinik yang berada di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Perseteruan ini semakin panas setelah Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah mengirimkan nota keberatan kepada Kemenkumham. Dalam surat nota keberatan yang ditandangani Arief pada Rabu (10/7/2019) lalu tersebut, Pemkot Tangerang  mengancam mulai Senin (15/7/2019) mendatang, tidak akan lagi memberikan pelayanan publik untuk bangunan yang berdiri di atas tanah milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.