Terkait Penegakan Hukum Longsor TPA Cipeucang, Benyamin Sarankan DLH Ikuti Prosedur

  • Whatsapp
Pemkot Tangsel
Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie.

TANGERANG SELATAN, REDAKSI24.COM – Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyebut, hingga saat ini dirinya belum tahu menahu soal laporan hukum terkait longsornya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang pada 22 Mei 2020 lalu.

Meski begitu, Ben, panggilan akrabnya, mengatakan, jika ada pemanggilan dari aparat penegak hukum, pihaknya tentu akan kooperatif. “Untuk pemanggilan dari jaksa, belum dapat laporan. Jika memang ada, kita menyarankan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengikuti prosedur hukumnya nanti,” katanya melalui telepon seluler, Kamis (11/6/2020).

Bacaan Lainnya

Disinggung soal aturan perizinan TPA Cipeucang yang dibangun tepat berada di sisi Sungai Cisadane, Ben juga menunggu hasil dari penegah hukum. “Kita lihat saja nanti. Jika memang ada penelitian dari kejaksaan berkaitan hal tersebut, kita lihat aja seperti apa hasilnya,” ungkap Ben.

Sebelumnya, diberitakan Redaksi24.com, bahwa Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan berencana akan melakukan pemanggilan kepada pihak DLH Tangsel dan pengembang TPA Cipeucang.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terkait longsornya TPA Cipeucang yang mencemari Sungai Cisadane dengan sampah berkapasitas sekira 100 ton, pada 22 Mei 2020 lalu.

“Pemanggilan kontraktor dan DLH atau dinas terkait tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan. Tetapi belum bisa dipastikan, karena tidak bisa sembarang panggil,” kata Kepala Seksi Intel Kejari Tangsel M Taufik Akbar melalui telepon seluler, Selasa (9/6/2020) malam.

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, saat ini pihaknya tengan berkonsentrasi melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terkait longsornya TPA Cipeucang.

“Tindakan yang kita ambil sebagai aparat penegak hukum (APH) tentunya melakukan pulbaket puldata serta berkoordinasi ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Yang pasti, kita bekerja sesuai tugas dan fungsi masing masing. Saat ini kami sedang mengumpulkan data dan keterangan baik dari media massa, elektronik atau pun lapangan juga. Ke arah sana (pemanggilan-red) tidak menutup kemungkinan pasti akan kita lakukan,” jelasnya.

“Kalau ada indikasi menjurus pada perbuatan melawan hukum dan ada niat jahat terhadap pembangunan tersebut. Akan kita tindak lanjuti. Pasti itu,” tegas Taufik.

Tetapi, Taufik menuturkan, soal anggaran pembangunan turap yang longsor di TPA Cipeucang mencapai Rp21 miliar dan lokasi TPA yang berada persis di pinggir Sungai Cisadane, dirinya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh terkait hal tersebut. Karena sedang kita dalami secara komperhensif atau menyeluruh. Sedang kita kaji, sabar,” pungkasnya.(wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.