Terkait Pembatas Jam Operasional Angkutan Tambang, BPTJ Ajak Dialog Zaki dan Ade Yasin

oleh -
DISKUSI : Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar memberikan pandangannya terkait pemberlakuan Perbup 47 tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Barang Tambang saat Rakor yang digelar BPJT di di Redtop Hotel Gambir Jakarta Pusat. Kamis, (16/5/2019). Foto : Istimewa.

JAKARTA,R24—Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pembatasan jam oprasional kendaraan angkutan barang tambang di wilayah Tangerang – Bogor. Rakor yang digelar di Redtop Hotel Gambir Jakarta Pusat. Kamis, (16/5/2019).

Ade Yasin selaku Bupati Bogor mengatakan, pihaknya masih melakukan uji coba pembatasan jam operasional truk tambang, sebelum Ia menandatangani Perbub yang sudah disiapkan, Ade mengaku dirinya ingin mengetahui dampak dari uji coba tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dan kegaduhan di lapangan.

“Mengapa kami sampai saat ini masih belum mengeluarkan Perbup pembatasan jam, hal tersebut masih kami tahan untuk melihat situasi yang ada di lapangan, kami selalu berkoordinasi dengan BPTJ untuk menangani hal ini, untuk saat ini kami hanya melakukan uji coba pembatasan sebelum Perbup saya tandatangani,” ujar Ade.

Ade menambahkan, pada dasarnya pihaknya setuju dengan peraturan Bupati Tangerang dan Walikota Tangsel mengenai pembatasan jam operasional, hanya saja kita perlu menyamakan persepsi masalah jam oprasional untuk disamakan pihaknya juga menjaga kondusifitas masyarakat di lapangan.

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menjelaskan ihwal Ia membuat pembatasan jam oprasional banyak pertimbangan yang Pemerintah Kab. Tangerang pikirkan sebelum membuat Perbup 47 tersebut.  Pihaknya juga membuat Perbub berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Dishub Kab. Tangerang dan juga itu semua dilakukan hanya untuk melindungi masyarakat Kab. Tangerang.

“Problematika kita bukan hanya masalah jalur Malangnengah – Legok saja, tapi juga jalur lain yang kita pikirkan dan pengguna jalan lain yang kita pikirkan, karena banyak jalur yang dilintasi truk bermuatan tambang bukan hanya dari Bogor saja yang membawa truk tanah, tapi juga dari wailayah lain yang sudah masuk hampir ke seluruh wilayah Kab. Tangerang,” ungkap Zaki.

Zaki menambahkan bahwa problem yang dihadapi bukan dari truk yang bermuatan tambang tapi tonasenya yang berlebihanlah menjadi masalah. Menurut Zaki ,jika mau bawa material tanah atau material tambang lainnya sekalipun tidak masalah jika menggunakan truk kecil (engkel) dengan 2 sumbu.

Sementar itu Kepala BPTJ Bambang Prihantoro mengungkapkan bahwa yang jadi masalah selama ini adalah kantong parkir, dan kami kedepan akan menyiapkan kantong parkir, dan juga kami kedepan akan mengundang pihak transporter dan masyarakat untuk kita ajak berdialog agar mereka juga bisa mengetahui kondisi secara menyeluruh.

“ini semua perlu komitmet bersama dan juga yang paling utama kantong parkirnya yang perlu disiapkan dengan baik jangan sampai kendaraan malah menumpuk di jalan dan mengakibatkan kemacetan yang parah,” tutur Bambang.

Bambang menambahkan untuk saat ini kita optimalkan Perbub yang ada di tiap daerah masing. Pihaknya berharap dengan pertemuan Kepala Daerah tingkat II ini bisa memberikan solusi dan kebaikan bagi semua pihak.

Ditempat yang sama Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benjamin Davni pun mengiyakan pernyataan Bupati Zaki, bahwa Pemkot Tangsel pun telah lebih dahulu menerbitkan Perwal jam oprasional kendaraan pada 2012.

“Kami mendukung Pemkab Tangerang dalam menerapkan Perbub 47, karena memang kami telah lebih dahulu menerapkan aturan serupa pada 2012 silam, hanya saja Pemkab Tangerang dibutuhkan konsistensi dan keseriusan dalam menegakan aturan tersebut,” ujarnya. (ifk/hdr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *