Terkait Netralitas ASN di Pilkada, Ketum Korpri Beberkan Sejumlah Persoalan Ini

  • Whatsapp
Zudan mengusulkan redesain sistem karir untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan redesain sistem karier untuk menjaga netralitas dan kenyamanan aparatur sipil negara (ASN) di setiap kali penyelenggaraan Pilkada.

Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis, mengatakan netralitas ASN selalu menjadi isu yang mencuat setiap kali ada pilkada. Oleh sebab itu dia memandang perlu merumuskan satu solusi agar tidak terulang dan tidak menimbulkan kegaduhan saban kali ada pilkada.

Bacaan Lainnya

“Meskipun persentasinya sedikit sekali, yakni dari 4,2 juta ASN yang tidak netral itu tidak banyak. Jumlahnya di bawah 1.000, tapi sangat noise. Menimbulkan image seolah-olah ASN itu banyak yang tidak netral,” ujarnya.

Dia menegaskan ASN yang netral jauh lebih banyak, kemudian  yang profesional juga jauh lebih banyak jumlahnya dibanding yang tidak netral. “Namun meskipun sedikit jumlahnya tetap harus kita tangani,” kata Zudan Arif yang juga menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri ini.

BACA JUGA:DKPP Ajak Masyarakat Kawal Netralitas ASN di Pilkada

Untuk itu Zudan mengajak semua pihak memikirkan sistem merit baru agar ASN tidak menjadi korban dari ritual politik lima tahunan.

“Saya sebut ‘ritual politik lima tahunan’ karena setiap lima tahun pasca pilkada terjadi tsunami birokrasi. Banyak ASN yang dicopot, banyak yang nonjob lantaran persoalan netralitas ini,” tuturnya.

Dia mencermati ada dua faktor penyebab ASN menjadi tidak netral, yakni faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal terjadi lantaran sistem politik yang ada menyebabkan ASN bisa tidak netral atau dipaksa oleh sistem untuk tidak netral. Misalnya, ketika petahana maju pilkada lagi.

BACA JUGA:Bawaslu Sebut Kadindik Cilegon Langgar Netralitas ASN

“Kalau petahana gubernur/bupati dan wakilnya maju satu paket tidak ada pergolakan bagi ASN. Apalagi kalau menang, ASN-nya nyaman. Tetapi jika wakilnya maju, gubernur/bupati petahana  maju, birokrasi bisa terbelah,”jelasnya.

Pasalnya, masing-masing calon pejabat yang berharap menang kerap memberikan “gratifikasi politik dan jabatan”.

“Nanti kalau saya menang, you dukung saya, you jadi kepala dinas pendidikan, you jadi Kadinas PU, Kadinas Kesehatan. Yang tidak bergerak, tidak berkeringat biar saja di luar pagar. Begitulah bentuk gratifikasi politik,” ulas Zudan,  profesor termuda bidang ilmu hukum saat usia 35 tahun ini.

Pihaknya menyayangkan sistem politik yang membolehkan pejabat yang tidak maju mencalonkan diri dalam pilkada namun tetap berkampanye.

“Sedangkan faktor internalnya pun banyak, yang harus dijaga, walaupun berkawan atau memiliki hubungan dengan calon kepala daerah harus tetap profesional.Ini memang tidak mudah,” kata dia.

Misalnya, beber Zudan,  calon kepala daerah sangat akrab dengan Sekda atau anak buah Sekda tidak enak kalau tidak mendukung salah satu calon.

“Ini mendukung karena kedekatan, karena utang budi. Ini faktor internal yang harus bisa kita antisipasi agar tidak terjebak dalam sikap tidak netral,” pungkasnya.(Jay De Menes/ANTARA)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.