Terkait Mundur 20 Pejabat Dinkes, Pengamat Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja Sekda Banten

oleh -
Terkait Mundur 20 Pejabat Dinkes, Pengamat Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja Sekda Banten 
Adib Miftahul,Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Universitas UNIS Tangerang/Ist.

TANGERANG,REDAKSI24.COM-Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari UNIS Tangerang, Adib Miftahul menyarankan agar gubernur dan wakil gubernur Banten segera mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar. Menurut Adib terjadinya berbagai dinamika di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai dari berbagai kasus dugaan korupsi dan terakhir mundurnya 20 ASN di Dinkes menunjukan Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah gagal  dalam mengorganisir menerjemahkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur.

BACA JUGA: Imbas Kasus Dugaan Korupsi Masker, 20 Pejabat Dinkes Banten Mundur Berjamaah

Adib menjelaskan  ada beberapa catatan kegagalan yang menurutnya menunjukan  ketidakmampuan sekda ketika menjadi Panglima ASN no 1. Salah satunya adalah mengendapnya Kas Pemprov yang tertahan di bank Banten sekira 1,5 triliun  

BACA JUGA: Program Unggulan Gubernur Banten Banyak Dikorupsi, Loyalitas Anak Buah WH Dipertanyakan

“Ingat dulu, mengendapnya Kas Pemprov yang tertahan di bank Banten sekira 1,5 triliun ini kan keteledoran. Sekda tidak cermat dalam mengurusi kebijakan keuangan. Sekda dan Tim anggaran Pemprov seharusnya sudah bisa membaca kinerja keuangan Bank Banten, sehingga bisa antisipasi untuk segera memindahkan RKUD,” jelas pia yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN).

BACA JUGA: Tangerang Raya Plus Cilegon Masih Rawan Covid-19 di Banten

Catatan kedua menurut Adib adalah adanya perjanjian pinjam uang dari PT SMI  yang awalnya tidak ada bunga alias 0% tetapi akhirnya ada bunga sampai sekira 6%.

“ini kan juga patut dipertanyakan? Kenapa bisa begitu? ini lagi lagi menurut saya blunder Sekda sebagai ketua Tim Anggaran yang tidak cermat dalam berkomunikasi dengan PT SMI serta tidak jeli dalam membaca perjanjian dan proyeksi keuangan termasuk imbasnya nanti. Apalagi peminjaman uang dengan bunga 6% itu guna pembiayaan kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan perkim,” jelasnya. 

Catatan ketiga menurut Adib  adalah sebagai panglima ASN nomor 1, Sekda gagal mengatur alur bagaimana perencanaan keuangan terkait DBH (dana bagi hasil) ke pemerintah daerah. Malah saat itu Pemprov Banten sampai ditegur  oleh Kemendagri karena lambannya DBH dibagikan. 

“Ini kan soal terlambatnya DBH sangat berpengaruh terhadap pembangunan di pemkot dan pemkab di Banten. Padahal pemkab pemkot harus berjuang keras extraordinary saat pandemi,” ujar mantan jurnalis ini. 

Catatan terakhir dan terbaru menurut Adiib adalah kondisi internal Pemprov Banten itu sendiri, yang terjadi baru-baru ini ketika mundurnya 20 ASN Dinkes

“Ini juga bentuk akumulasi dari kegagalan Sekda dalam menjaga ritme organisasi dan tidak mampu mengelola harmonisasi internal di Pemprov Banten. Bagaimana mau mengurusi eksternal/masyarakat kalau internalnya ternyata kedodoran“ tegasnya.

Padahal menurut Adib, saat ini pemangku kepentingan dituntut cepat, tegas, terukur alias extraordinary melakukan penyelesaian kebijakan-kebijakan saat fokus di pandemi. 

Urgensi Gubernur untuk segera mengevaluasi kinerja Sekda terkait juga dengan masa transisi kepemimpinan 2022-2024 dimana ada kemungkinan sekda menjabat sebagai PJ Gubernur. 

“Saya tidak membayangkan selama 2 tahun masa transisi PJ, Banten akan dipimpin oleh seorang yang saya anggap gagal dalam menjalankan fungsi Sekretariat Daerah,”pungkasnya.(Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.