Terkait Kasus Mafia Tanah Pantura Tangerang, Pengamat: Ada Oknum Yang Terganggu Jika Masyarakat Dapat Keadilan Atas Tanahnya

oleh -
Terkait Kasus Mafia Tanah Pantura Tangerang, Pengamat: Ada Oknum Yang Terganggu Jika Masyarakat Dapat Keadilan Atas Tanahnya
Tamil Selvan/ist.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM-Marak isu dugaan adanya praktik mafia tanah di Kabupaten Tangerang khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura) mendapat perhatian dari komunikolog politik nasional Tamil Selvan. Menurut Tamil, stigma mafia tanah muncul karena Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak bekerja secara profesional dalam mengurusi masalah pertanahan.

“Contoh kasus ada 900 hektar dengan NIB atas nama 3 orang. Ini kan melanggar Undang-undang Agraria, nah kenapa NIB nya bisa terbit. Ini yang harus dijelaskan BPN Banten kepada publik, bukan justru berdalih atas nama investasi yang bukan tupoksinya. Jadi stigma mafia tanah itu muncul karena BPN tidak bekerja dengan profesional”, ujar Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, Senin (9/8/2021).

Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini menilai ada opini yang dikembangkan untuk mengadu domba masyarakat dengan investor. Dirinya mensinyalir ada kepentingan oknum tertentu yang terganggu jika masyarakat mendapat keadilan atas kepemilikan lahannya.

BACA JUGA: Kisruh Tanah di Pantura Tangerang, Pengamat : Diduga ada Kongkalikong BPN & Mafia Tanah

“Arah opini saat ini seolah investor yang ingin disalahkan, nah ini kan tidak baik. Maka saya mendorong agar BPN Banten ini bisa diinvestigasi. Kenapa persoalan mafia tanah tidak kunjung usai dan terkesan ada pembiaran. Jangan sampai karena ada oknum yang bermain, lalu citra pemerintah yang rusak,” jelas Kang Tamil.

BACA JUGA: Dear Pak Jokowi, Mafia Tanah di Pantura Tangerang Belum Tersentuh Hukum Nih 

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa pada pemilihan presiden 2019 suara Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin kalah di Kabupaten Tangerang. Dirinya mengingatkan jangan sampai masyarakat berfikir Presiden tidak memberi perhatian karena kalah suara saat pilpres lalu di wilayah Banten.

BACA JUGA: Pakar Hukum Agraria: Praktik Mafia Tanah Makin Menggila

“Pantura ini jaraknya cuma 1 jam dari Istana negara, kan lucu ada praktik permainan tanah yang merugikan rakyat, tapi pemerintah diam. Apa karena Jokowi kalah di Kabupaten Tangerang, lalu tidak menjadi prioritas? tentu ini menjadi pertanyaan publik yang harus dijawab dengan memberi keadilan atas kepemilikan tanah terhadap rakyat Pantura,” demikian Kang Tamil. (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.