Terkait Dana Desa, Kades Ujungjaya Pandeglang Dilaporkan ke Polisi

  • Whatsapp
Dana Desa Pandeglang
Ilustrasi Dana Desa

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Kepala Desa (Kades) Ujungjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, dilaporkan Forum Pemuda Peduli Desa (FPPD) ke Polres Pandeglang. Dalam laporannya, FPPD menyebut Kades telah memonopoli dan melakukan tindakan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019.

Seorang dari FPPD Kecamatan Sumur, Pandeglang, Doni menjelaskan, sepekan lalu, pihaknya telah melayangkan surat aduan kepada Polres Pandeglang untuk menyelidiki dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Ujungjaya. Sebab pihaknya menilai ada ketidakberesan dalam pengelolaan DD 2019 di desa tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kami telah membuat surat pengaduan ke Polres Pandeglang, dan aduan itu telah direspon, bahkan sudah ada beberapa pegawai desa dan Kecamatan Sumur yang dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian,” ungkapnya, Senin (4/5/2020).

Dikatakannya, beberapa pegawai Desa Ujungjaya dan pihak Kecamatan Sumur yang sudah dipanggil pihak penyidik, mulai dari Kaur Desa, Kepala Desa, Camat Sumur dan sejumlah pihak terkait lainnya. Bahkan, kata dia, dari pihak Inspektorat Pandeglang juga sudah turun ke desa untuk melakukan pemeriksaan.

“Namun hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan perkembangan yang jelas,” katanya.

Menurut Doni, pihaknya juga meragukan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat beberapa waktu lalu. Karena menurutnya, Inspektorat hanya meninjau hasil pembangunan, tidak memeriksa secara detail pengelolaan DD 2019 di desa tersebut.

“Sebetulnya tahapan pemrosesan sudah tahap Inspektorat. Hanya saja masih ada ganjalan, karena Inspektorat sebatas meninjau hasil pembangunan, tidak melakukan pemeriksaan mendalam,” ujarnya.

Dari hasil kajian FPPD di lapangan, menurit Doni, telah ditemukan dugaan mark up anggaran pada sejumlah kegiatan fisik. Selain itu, semua kegiatan dilakukan Kades, sehingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak berfungsi.

“Beberapa kegiatan yang diduga ada mark up anggaran, mulai dari pembangunan bronjong, jembatan serta sejumlah kegiatan fisik lainnya. Sebab seperti kegiatan pembangunan jembatan, dalam kegiatan itu dinyatakan pembangunan total, akan tetapi faktanya hanya rehab,” jelasnya.

Hingga saat ini, tambah Doni, pihaknya masih menunggu perkembangan dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian dan Inspektorat Pandeglang. Jika tidak ada kejelasan, pihaknya mengancam akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami juga akan melakukan gerakan, jika persoalan itu tidak ada kejelasan. Karena kami butuh kepastian, sejauh mana penanganan dari pihak terkait tentang pengelolaan DD Ujungjaya,” tambahnya.

Sementara itu, hingga saat ini Kepala Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur Pandeglang, Sardan belum menanggapi laporan FPPD tersebut. Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak ada tanggapan apapun.

BACA JUGA:

Kades di Pandeglang Diminta Segera Ajukan Dana Desa

. DPRD Pandeglang Sebut Pembagian Dana TT Covid-19 Tidak Proporsional

Sedangkan Camat Sumur, Pandeglang, Heru membenarkan adanya laporan FPPD yang disampaikan ke Polres Pandeglang terkait pengelolaan Dana Desa Ujungjaya TA 2019. Dia juga mengakui tim verifikasi Kecamatan Sumur sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Pandeglang.

“Sekarang tinggal nunggu hasil dari Inspektorat. Nanti hasilnya  dari Inspektorar akan disampaikan ke Polres, dan akan disampaikan lagi ke desa,” imbuhnya.

Saat ditanya bagaimana hasil verifikasi kegiatan yang dilakukan tim verifikasi kecamatan. Heru mengaku yang dipersoalkan adalah kegiatan pembangunan fisik desa tersebut. Sejauh ini, kata dia, pihak Desa Ujungjaya sudah melaksanakan pembangunan fisik tersebut.

“Adapun kualitas bangunan, nanti Inspektorat yang menentukan. Pada prinsifnya, masalah ini tinggal menunggu hasil dari Inspektorat,” tandasnya.(Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.