Tergantung Impor, Jabodetabek Bisa Krisis Daging Sapi Berkepanjangan

  • Whatsapp

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Muladno Basar menyebut krisis daging sapi di wilayah Jabodetabek merupakan dampak dari ketergantungan Indonesia terhadap impor daging sapi dari negara lain, khususnya Australia.

Kata Muladno, lonjakan harga daging sapi yang menyebabkan para pedagang di pasar tradisional melakukan aksi mogok hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek, bukan secara nasional.

Bacaan Lainnya

“DKI dan Botabek bisa krisis daging sapi berkepanjangan karena impor sapi bakalan dari Australia mahal. Kemudian, impor sapi dari Brazil dan Meksiko juga mahal karena terlalu jauh dari segi jarak atau geografis,” ujar Muladno dalam diskusi yang digelar Pataka secara virtual, Jumat (22/1/2021).

Selain karena bergantung pada impor, imbuh Muladno, produksi sapi bakalan di Indonesia tidak mencukupi. Sapi bakalan jantan di Indonesia lebih banyak disiapkan oleh peternak untuk Hari Raya Idul Adha.

Jabodetabek sendiri merupakan wilayah konsumen daging ternak. Di sisi lain, ada delapan provinsi yang bisa memasok daging ke Jabodetabek dengan populasi sapi jantan di atas 750.000 per provinsi.

Delapan provinsi tersebut, yakni Jawa Timur dengan populasi tertinggi di atas 4 juta ekor, diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Sumatra Utara, Lampung dan Bali.

Namun demikian, delapan provinsi ini juga tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan hewan ternak ke Jabodetabek. Oleh karena itu, Indonesia memasoknya dari Australia dengan populasi sapi di atas 26 juta ton.

Salah satu provinsi di Australia, Darwin, juga memasok untuk kebutuhan daging ke Jakarta, karena jaraknya yang lebih dekat dibandingkan wilayah Sulawesi.

Dengan ketergantungan impor dari Australia, harga daging sapi di Jabodetabek akan terkatrol naik jika harga sapi bakalan di negara tersebut mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, Muladno menilai kegiatan industri sapi ini sebaiknya dsserahkan pada pelaku usaha.

“Serahkan kegiatan industri sapi ini ke pebisnis secara total. Pemerintah hanya terbitkan regulasi yang kondusif bagi pebisnis,” kata Muladno. (Mentari Dwi Gayati/Ant/ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.