Berunding Dengan Wakil Ketua DPR, Buruh Minta RUU Ciptaker Dicabut

  • Whatsapp
Perwakilan-KSB

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Juru runding massa pengunjukrasa dari Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) dan perwakilan mahasiswa yang menolak RUU Cipta Kerja (Ciptaker) diizinkan bertemu salah satu pimpinan DPR RI, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menemui mereka. Kepada sejumlah perwakilan pengunjukrasa itu Sufmi menyatakan, pihaknya merespon apa yang disampaikan para perwakilan dengan menampung aspirasi sekaligus berdialog perihal Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Ciptaker.

Bacaan Lainnya

Turut hadir dalam pertemuan,  antara lain Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas dan Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Habiburokhman.

BACA JUGA:Geruduk Gedung DPR Buruh Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

“Pada intinya, kami berdialog perihal RUU Omnibus Law. Kami juga akan lakukan dialog-dialog berikutnya, untuk kemudian saling mencari kesepahaman serta mencapai titik temu terhadap apa yang tengah dikerjakan DPR dengan apa yang diminta kawan-kawan yang menyampaikan aspirasinya terkait RUU Ciptaker,” ujar Sufmi.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu lebih spesifik menyatakan, kedua perwakilan massa yang ditemuinya memang meminta agar RUU Omnibus Law Ciptaker dicabut.

Hanya saja, lanjut Sufmi, dirinya tidak serta merta dapat mengambil keputusan secara sepihak. Pasalnya, harus melalui mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA:Polisi Sekat Massa Demonstran Buruh dan Pemerotes RUU HIP di DPR

“Kedua perwakilan massa itu menuntut bagaimana kalau RUU Omnibus Law dicabut. Saya pun menyampaikan kalau pimpinan DPR tidak bisa mengambil keputusan sepihak dan harus melalui mekanisme-mekanisme. Beruntung dua perwakilan massa tersebut mengerti. Kedepannya kita akan terus melakukan komunikasi-komunikasi,” pungkas Politisi Partai Gerindra ini.

Juru bicara aksi demo dari massa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Ilhamsyah, sebelumnya menegaskan pihaknya menolak RUU Ciptaker dan mendesak DPR untuk menolak rancangan paying hukum usulan pemerintah itu.

“Kami ingin memperingatkan pemerintah serta wakil rakyat agar mau mendengar serta melihat penderitaan rakyat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jadi korban perampasan tanah di mana-mana. Kami minta pemerintah fokus atasi Covid-19 serta pastikan perlindungan kesejahteraan, menegakkan keadilan dan hormati demomrasi,”ujarnya.(Agung/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.