Tatu Anggap Penyertaan Modal BUMD Hanya Masalah Perda

oleh -
tatu chasanah
Bupati Serang, Banten, Ratu Tatu Chasanah.

SERANG, REDAKSI24.COM – Polemik penghentian sementara penyertaan modal BUMD Serang Berkah Mandiri (SBM) oleh DPRD Kabupaten Serang dinilai hanya sebatas menunggu perbaikan Perda. Padahal selain itu dewan juga menunggu polemik kasus hukum penyertaan modal yang dilakukan SBM kepada anak perusahaannya yakni Agro Serang Berkah (ASB) yang menjadi temuan sebesar Rp3 miliar diusut tuntas.

Bupati Serang Tatu Chasanah selaku inisiasi pendirian ASB mengatakan, perkara revisi Perda dengan penyertaan modal kepada ASB tidak ada korelasinya. Keduanya merupakan kasus yang berbeda yang penanganannya tidak ada kaitannya.

“Penyertaan modal ke ASB itu domainnya BUMD, tidak ada kaitannya dengan revisi Perda,” katanya kepada wartawan, Senin (11/11/2019).

Tatu juga mengatakan, selain revisi Perda BUMD SBM, Pemkab Serang juga akan duduk bersama DPRD untuk membahas revisi Perda Penyertaan modal ke BUMD Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

“Penyertaan modal kepada ASB itu hak sepenuhnya SBM selaku induk perusahaan dan itu tidak ada kaitannya dengan saya. Coba tanyakan ke Dirut SBM-nya,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Pendirian Anak Perusahaan BUMD Serang Berkah Mandiri Dinilai Ilegal

. Desa di Kabupaten Serang Dapat Dana Hibah dari Kementerian PUPR

. Diduga Terima Dana Korupsi Wawan, Tatu Bisa Terjerat Pasal Pencucian Uang

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mengehentikan sementara penyertaan modal BUMD SBM karena ada kendala hukum penyertaan modal ke anak perusahaannya ASB. Menurut mantan ketua komisi III ini, pendirian ASB tanpa melibatkan DPRD dan murni atas inisiatif Bupati Serang Tatu Chasanah. Padahal semestinya pendirian BUMD itu dikordinasikan terlebih dahulu bersama DPRD.

ASB sendiri bergerak dalam bidang pertanian, terutama pengolahan jagung. Untuk menunjang produksinya, ASB membuat sebuah gudang pengolahan jagung di wilayah Ciruas. Bahan bakunya berasal dari seluruh petani jagung yang ada di Kabupaten Serang. Setiap simpul kelompok petani diharuskan menjual hasil panennya ke ASB dengan jaminan kestabilan harga meskipun kondisi panen jagung sedang melimpah.

“Sepertinya sampai sekarang ASB masih beroperasi,” ujarnya.

Sebagai wilayah penyangga ibu kota, pada tahun 2017 Provinsi Banten membutuhkan produksi jagung sekitar 934 ribu ton pertahun. Sedangkan untuk Kabupaten Serang sebagai wilayah penopang pertanian terbesar di Banten baru bisa menyediakan 15 ribu ton, sehingga peluang bagi petani masih terbuka lebar untuk terus memproduksi jagung.

Untuk menggenjot produksi jagung, Tatu juga mendorong agar masyarakat bisa menggunakan lahan tidur untuk ditanami jagung. Walhasil sebagai daerah Program Upaya Khusus (Upsus) Jagung, Kabupaten Serang pada tahun 2018 mengalami surplus produksi jagung sebanyak 639,5 ton dari target 212,1 ton jagung.

Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang menyebutkan kepala daerah tidak bertanggungjawab jika BUMD mengalami kerugian dengan catatan dapat membuktikannya.

Pembuktian tersebut meliputi Kepala Daerah tidak mempunyai kepentingan  terhadap BUMD bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah dan/atau tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum. Selain itu Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.