Target Pendapatan Merosot, Pemprov Banten Lakukan Penggeseran Anggaran

  • Whatsapp
PAD Banten
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Target pendapatan Pemprov Banten tahun anggaran 2020 ini diprediksi tidak tercapai. Hal itu tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten yang membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dari pusat lesu. Dari target total pendapatan sebesar Rp12,69 triliun diprediksi mengalami penyusutan senilai Rp1,79 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari mengakui, jika PAD tahun ini mengalami penyusutan luar biasa, terutama dari sektor pajak kendaraan yang menjadi andalan. Opar menuturkan, dalam kondisi normal pendapatan perhari dari kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) mencapai Rp22 miliar, namun kini hanya Rp6 miliar.

Bacaan Lainnya

“Meskipun sekarang pengurusan pajak kendaraan bisa online, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya akhir pekan lalu.

Dari target PAD sebesar Rp12,69 triliun, hampir 50 persen lebih berasal dari sektor pajak kendaraan yang mencapai Rp7,7 triliun. Angka Rp7,7 triliun itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3,3 triliun lebih.

Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp2 triliun lebih, pajak air permukaan (AP) Rp39 miliar lebih, PBBKB Rp918 miliar lebih, dan pajak rokok Rp 641 miliar. Dengan demikian, total PAD sektor pajak tahun anggaran 2020 senilai Rp 7,7 triliun lebih.

PAD murni Provinsi Banten tahun anggaran 2020 ditargetkan mencapai Rp8,15 triliun, namun kini mengalami penyusutan sebesar Rp1,754 triliun. Begitu juga dengan dana perimbangan yang menyusut Rp42,45 miliar dari target awal Rp4,44 triliun.

“Karena target tidak tercapai sesuai estimasi dan pendapatan pajak turun, maka pendapatan daerah menjadi terkoreksi,” kata Wakil Ketua DPRD Banten Muhammad Nawa Said Dimyati.

BACA JUGA:

. Pemprov Banten Geser Anggaran Empat OPD, Biaya Tak Terduga Bertambah Jadi Rp152,763 Miliar

. Protes Dana Bankeu Covid-19, Iti dan Syafrudin Surati Gubernur Banten

. Dana Tunjangan Gubernur Banten Dipotong Buat Penanganan Covid-19

Untuk itu, Pemprov Banten kemudian melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp2,4 triliun dari belanja langsung, seperti belanja barang dan jasa Rp941 miliar yang meliputi belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas, alat tulis kantor, cetak dan pengadaan serta jasa konsultasi.

Kemudian pemotongan belanja modal sebesar Rp1,52 triliun dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten.

“Rencananya kebutuhan untuk penanganan Covid-19 sekitar Rp1,34 triliun. Sebesar Rp1,265 masuk ke BTT, dan sisanya untuk preventif dan kuratif. Tapi kemudian Kemendagri mengoreksi rencana BTT tersebut menjadi 1,22 triliun,” jelas Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.