Target Pembangunan RPJMD WH-Andika Dinilai Cuma Omdo

  • Whatsapp
RPJMD Banten
Pusat Pemerintahan Provinsi Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada menganggap Target RPJMD kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy yang sampai saat ini belum terealisasi dianggap gagal. Terlebih WH juga mengajukan revisi RPJMD ke DPRD Banten.

Udah mengaku, sekarang sudah masuk tahun ketiga kepemimpinan WH-Andika, tapi separuhnya saja dari apa yang mereka rencanakan dalam RPJMD itu belum tercapai. “Misalnya rencana ¬†pembangunan ratusan USB, yang terealisasi masih puluhan, dan itu tidak ada tindak lanjutnya, apalagi sekarang ada masalah corona yang membuat konsentrasi APBD digeser,” katanya, Selasa (16/6/2020).

Bacaan Lainnya

Uday mengaku, apa yang menjadi target RPJMD dengan realisasinya saat ini masih jauh panggang dari api. Untungnya, pada saat pengajuan revisi itu, DPRD Banten menolaknya. Di situlah fungsi kontrol DPRD.

“Sudah saatnya melakukan kinerjanya dengan baik. Melakukan kontrol terhadap target-target capaian dalam RPJMD Provinsi Banten,” tegasnya.

Pada saat kampanye, kata dia, WH sering mengatakan kalau warga Banten sakit, cukup bawa KTP ke rumah sakit, tidak mengeluarkan biaya sepeserpun alias gratis. “Tapi nyatanya, sampai sekarang belum terealisasi. Jadi program-program pembangunan WH-Andika cuma omdo (omong doang),” katanya.

Uday melanjutkan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan itu ada pada RPJMD. Pada APBD tahun pertama, kedua dan ketiga, anggaran itu selalu mengikuti kebutuhan RPJMD. Namun akhir tahun anggaran, yang terjadi justru Silpa.

“Kalau indikatornya begini terus berarti kinerjanya tidak benar. Uangnya ada, rencananya ada, tapi tidak bisa dilaksanakan. Ada persoalan mendasar yang menjadikan semua ini tidak dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, apa yang direncanakan Gubernur dalam RPJMD-nya itu semua miss plant atau tanpa perencanaan.

Dindikbud yang setiap tahun mendapat anggaran paling besar, tapi setiap tahun silpanya juga besar, artinya anggarannya tidak terserap. Sementara OPD lain yang mau berlari mengejar target RPJMD, dikasih anggarannya kecil.

“Banyak anggaran yang dipotong. Bahkan anggaran sebagian besar mitra komisi V dipangkas habis. Ini bagaimana mau tercapai, orang anggarannya saja dipangkas habis,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga rencana pembangunan 2.000 unit perpustakaan yang sampai saat ini belum terealisasi. Komisi V belum mengetahui sudah berapa banyak perpustakaan yang dibangun pemerintah WH-Andika.

“Karena setahu saya anggarannya juga tidak pernah dipenuhi,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.