Tanpa Rekomendasi Bupati Tangerang, Satpol PP Tak Bisa Tindak Pabrik Plafon Pakuhaji

oleh -
Tanpa Rekomendasi Bupati Tangerang, Satpol PP Tak Bisa Tindak Pabrik Plafon Pakuhaji kabupaten tangerang
Pengakuan tersebut terungkap dalam Hearing antara Komisi IV DPRD dengan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), DPMPTSP, DBMSDA, Satpol PP Kecamatan Pakuhaji dan perwakilan PT Adi Jaya Makmur Sejahtera, Senin (27/12/2021).

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Petugas Satpol PP Kabupaten Tangerang belum bisa melakukan penindakan terhadap PT Adi Jaya Makmur Sejahtera dengan alasan belum mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati Tangerang.

“Kami menunggu surat rekomendasi dari pemerintah daerah, tanpa SP4B (surat perintah penghentian pelaksanaan penggunaan bangunan) kami belum bisa melakukan penindakan,” ungkap Kabid Gakda Satpol PP Kabupaten Tangerang, TB Muhamad Waisulkurni.

Pengakuan tersebut terungkap dalam Hearing antara Komisi IV DPRD dengan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), DPMPTSP, DBMSDA, Satpol PP Kecamatan Pakuhaji dan perwakilan PT Adi Jaya Makmur Sejahtera, Senin (27/12/2021).

Hearing terkait pencemaran lingkungan berupa polusi debu yang diduga berasal dari PT Adi Jaya Makmur Sejahtera, perusahaan produksi plafon di Kampung Kamal, Desa Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam hearing itu, juga belum membuahkan keputusan apapun. Sehingga belum ada tindakan apapun terkait pencemaran lingkungan yang diduga bersumber dari pabrik produksi plafon tersebut.

BACA JUGA: Selain Debu Pabrik Plafon, Pemukiman Warga Pakuhaji Juga Kerap Tergenang

Pantauan Redaksi24.com saat hearing, tiga anggota komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang belum bisa memberikan penekanan kepada dinas terkait atas pelanggaran yang dilakukan pabrik plafon milik PT Adi Jaya Makmur Sejahtera tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Jayusman meminta dinas terkait mempertimbangkan permintaan dari PT Adi Jaya Makmur Sejahtera untuk mengurus perizinan hingga Nopember tahun depan.

“Terkait izin memang harus dipenuhi, namun ada hal lain yang juga harus dipertimbangkan, bila perusahaan ini ditutup, yaitu nasib ratusan karyawan, pabrik minta waktu sampai dengan Nopember 2022,” ujar Jayusman.

Sedangkan Manajer Operasional PT Adi Jaya Makmur Sejahtera, Dedi mengakui pihaknya meminta waktu sampai bulan Nopember 2022 untuk menyelesaikan proses penerbitan izin. Dia juga mengaku pabrik plafon itu berdiri di atas lahan sewaan.

“Pabrik itu berdiri di atas dua lahan yang disewa dari seorang, sementara pengurusan IMB terhambat akibat tanah itu sudah diploting, perusahaan juga berencana pindah ke Cikande atau Cangkudu,” jelas Dedi.

BACA JUGA: Gelar Hearing, Dewan Bahas Polusi Debu Pabrik Plafon Pakuhaji

Sementar itu, Ahmad Suhud, Direktur Eksekutif LSM BP2A2N yang mendampingi warga terdampak polusi debu PT Adi Jaya Makmur Sejahtera mengatakan, hingga digelar hearing kedua, tidak ada keputusan tindakan apapun terhadap perusahaan produksi plafon tersebut.

“Padahal PT Adi Jaya Makmur Sejahtera telah mengakui belum mengantongi izin. Tapi hingga kini belum ada kepastian hukum yang sesuai harapan warga terkait pencemaran lingkungan,” ungkap Ahmad Suhud.

Dalam hearing itu, kata dia, sudah jelas semua dinas terkait menyatakan PT Adi Jaya Makmur Sejahtera belum berizin. Seharusnya, kata Suhud, perusahaan itu tidak boleh lagi beroperasi karena hal yang mendasar perizinan perusahaan tersebut tidak ada.

“Saya minta Pemkab Tangerang untuk segera melakukan tindakan tegas dengan menutup PT Adi Jaya Makmur Sejahtera yang sudah jelas tidak meiliki Izin apapun dan telah melakukan pencemaran udara,” tegas Suhud.

BACA JUGA: Polusi Debu Pabrik Plafon di Pakuhaji Terus Berlanjut, Warga Tuntut Kompensasi

Sementara Sekretaris DLHK Kabupaten Tangerang, Budi Khumaedi mengakui debu yang hasilkan pabrik plafon itu berbahan dasar serbuk resin dan kalsium. Pihaknya sudah melayangkan surat kepada Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk melakukan tindakan.

“Itu sudah masuk pencemaran udara, namun untuk memastikan seberapa besar dampak terhadap kesehatan warga perlu dilakukan uji laboratorium dulu, sebaiknya tidak beroperasi dulu,” kata Budi Khumaedi. (Burhan/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.