Tanggungjawab MK atas Saksi

oleh -
Dr. Ahmad SH.,MH.

Oleh: Dr. Ahmad SH.,MH.

UMUMNYA Mahkamah Konstitusi (MK) akan bertanggungjawab kepada saksi yang akan memberikan kesaksian di persidangan perkara-perkara di MK selama berada di lingkungan gedung MK oleh keamanan internal MK  dan pihak kepolisian yang ditugaskan secara khusus.

Kemudian ada semacam memorandum of understanding (MoU) antara MK dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan perlindungan saksi yang akan memberikan kesaksian di persidangan MK. Apakah dengan adanya MoU tersebut, MK dapat memperluas teritorial jaminan keamanan bagi saksi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK? Makna MoU dapat diartikan, MK bisa saja memberikan perlindungan dalam bentuk kordinasi dan komunikasi secara kelembagaan degann lembaga terkait (tindakan di lakukan secara kelembagaan bukan oleh majelis hakim).

Jika MK dapat memanggil dan menghadirkan orang untuk perkara-perkara yang diperiksanya dalam rangka untuk menegakan hukum dan keadilan maka MK juga dapat memberikan perlindungan kepada setiap orang yang hadir MK, termasuk tetapi tidak terbatas pada saksi-saksi pemohon, termohon dan pihak terkait untuk alasan yang sama.

Sudah menjadi rahasia umum di republik ini, kedudukan saksi dan korban sangat rentan ketika menjadi bagian dalam penyelesaian suatu perkara (saksi atau korban), baik perkara-perkara pidana, Pilkada dan PHPU bahkan perkara perceraian sekalipun sangat rentan. Dalam banyak kasus, saksi sering menolak menjadi saksi dengan alasan, adanya ancaman dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika ini terjadi, negara harus hadir memberikan perlindungan melalui berbagai instrumen kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara yg terkait. Perlindungan negara harus konkrit bukan diperdebatkan?

Tantangan dalam perkara PHPU dan Pilkada d MK, ada banyak bentuk intimidasi yang terjadi di luar persidangan, baik ancaman kepada saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan MK maupun pasca Persidangan di MK. Umumnya, saksi-saksi termohon dan saksi pihak terkait jauh lebih aman dibandingkan dengan saksi pemohon. Terlebih Pihak terkait adalah petahana dan hal ini juga ditemukan dalam perkara Pilkada. Amannya saksi sangat tergantung pada pihak mana dia bersaksi? Perlindungan saksi adalah hak dasarnya dan menjadi kewajiban negara! Realitasnya?

Secara umum LPSK berwenang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam perkara-perkara pidana, terutama selama berlangsungnya proses peradilan pidana. Bagaimana dengan perkara PHPU ? Bagaimana pula dengan batas wilayah teritorial perlindungan saksi dan korban yang bisa diberikan oleh LPSK?

LPSK dapat memberikan perlindungan kepada saksi perkara PHPU karena perkara PHPU jauh lebih komplek dibandingkan perkara pidana. Batas wilayah teritorial perlindungan saksi yang diberikan oleh LPSK jauh lebih luas dan melekat bagi saksi, baik di dalam persidangan dan di luar persidangan (Di pengadilan secara khusus menjadi otoritas pengadilan setempat).

Lagi-lagi hambatan bagi LPSK soal formalitasnya yang menentukan banyak syarat dan mekanisme yang rumit untuk dapat diberikan perlindungan kepada saksi oleh LPSK. Inilah problem sistem pembentukan norma hukum di republik ini?

Perlindungan saksi oleh MK dan LPSK mempunyai wilayah teritorial yg berbeda namun merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan, khususnya saksi perkara PHPU. Esensinya jaminan dan perlindungan saksi merupakan hak dasar yang harus diberikan oleh negara, baik saksi pemohon, termohon dan pihak terkait.

Perdebatan yangg mengemuka di publik, pro kontra MK tidak bisa memberikan perlindungan yang lebih kepada saksi yang melebihi wilayah teritorialnya bahkan saksi pemohon harus menjadi kewajiban pemohon? Pokok soal, setiap saksi apalagi saksi PHPU wajib dilindungi oleh negara melalui aparat negara karena salah satu fungsi negara untuk itu. Melindungi seluruh anak negeri dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan.

Wallahu’alam.

Tangerang, Rabu, 19 Juni 2019 *Penulis adalah Advokat, Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dan Peneliti Koligium Jurist Institute.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.