Tangani Covid-19, Gubernur Pangkas Belanja Hibah Provinsi Banten

  • Whatsapp
dana hibah banten
Pemprov Banten memangkas belanja hibah untuk penanganan Covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten melakukan pemangkasan terhadap belanja hibah kepada pemerintah dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Hasil pemangkasan kemudian dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.

Salah satu yang  dipangkas alokasi dana hibah untuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Banten. Sebelum dilakukan pemotongan, pada tahun anggaran 2020, LPTQ mendapat hibah sebesar Rp15 miliar, namun kemudian dipotong menjadi Rp10 miliar.

Bacaan Lainnya

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten,Toton Suriawinata membenarkan alokasi dana hibah untuk LPTQ dilakukan pemotongan atas dasar kebijakan Gubernur Banten. Sementara itu, untuk dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) tidak dilakukan pemotongan.

“Di bidang saya hanya LPTQ yang dipotong sebesar Rp5 miliar, sementara untuk hibah Ponpes tetap pada besaran semula yakni Rp117 miliar,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

BACA JUGA: Pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Banten Diprediksi Bakal Alot

Toton menambahkan, Ponpes yang menerima bantuan dana hibah dari Pemprov Banten jumlahnya sebanyak 3.926. Adapun untuk data Ponpes yang menerima bantuan itu, diterima dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten.

“Masing-masing Ponpes menerima bantuan hibah pada tahun ini sebesar Rp30 juta yang dikirim langsung dari Kasda Pemprov yang di BJB ke rekening masing-masing Ponpes,” tambahnya.

Selain LPTQ, lembaga lainnya yang bantuannya dipotong adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten, Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majlis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Banten, serta dana dari kelebihan anggaran dari Bosda SMA swasta. Masing-masing lembaga dilakukan pemotongan dengan besaran yang bervariatif.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Banten, Muhammad Nizar mengatakan, berdasarkan data Ponpes penerima bantuan hibah yang dipersentasikan, dari semula totalnya sebanyak 3.926 Ponpes, menjelang penerimaan bantuan dana hibah, membengkak menjadi 4.210 Ponpes.

“Kami tidak sampai mempertanyakan secara detail proses verifikasinya seperti apa, tapi setahu kami pelonjakan penerima bantuan itu diduga ada suatu desa yang banyak terdapat pesantrennya,” katanya.

Pada saat itu, lanjut Nizar, Komisi V mengusulkan, pemberian bantuan hibah ke Ponpes bisa mencapai Rp100 juta per Ponpes, dengan tetap mengacu pada pagu anggaran yang tersedia. Hal itu dilakukan agar bantuan yang diterima Ponpes bisa mencukupi untuk standar pendirian bangunan baru, berupa ruang belajar atau yang lainnya. Adapun untuk Ponpes yang tahun ini belum mendapat bantuan, bisa dicover pada tahun depan.

“Karena kalau hanya Rp30 juta tidak akan cukup. Terlalu kecil. Nanggung. Tapi karena Pemprov ingin pembagiannya merata, akhirnya dibagikan dengan nominal segitu,” ujarnya.

BACA JUGA: Ekonomi Provinsi Banten Diprediksi Cuma Tumbuh 1,5 Persen

Berdasarkan dokumen yang diterima, pemotongan dana hibah tahun anggaran 2020 ini sebesar Rp1,07 triliun dari total yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp8,22 triliun menjadi Rp7,16 triliun.

Jumlah tersebut selain dari dana hibah, juga berasal dari belanja tidak langsung lainnya seperti Tunjangan Kinerja Tukin (ASN) Pemprov Banten yang dipotong 50 persen selama tujuh bulan ke depan, terhitung sejak bulan Juli 2020.

Selanjutnya pengurangan belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak direncanakan, pengurangan belanja dana bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota yang didasarkan pada target pendapatan pajak daerah, pengalokasian Bankeu untuk Kab/Kota untuk penanganan Covid-19 dan pengalokasian Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.