Tak Mampu Ungkap Kasus Mafia Tanah di Teluknaga, Akan jadi Preseden Buruk Bagi Aparat Penegak Hukum

oleh -
Mafia Tanah Tangerang

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Direktur Akademi Anti Korupsi Ade Irawan mengapresiasi kinerja aparat kepolisan yang mampu mengungkap kasus mafia tanah yang menimpa keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Ade berharap kinerja baik kepolisian dapat dilanjutkan dengan mengungkap kasus mafia tanah yang terjadi di Teluknaga Kabupaten Tangerang.

Ade mengatakan jika kasus mafia tanah di Teluknaga tidak bisa diungkap maka akan menjadi preseden buruk bagi aparat penegak hukum termasuk kepolisian. Pasalnya selain luasan tanah yang sangat luas, jumlah korban dalam kasus tersebut jumlahnya  cukup banyak dan  merupakan warga masyarakat biasa yang membutuh perlindungan dari para penegak hukum.

“Yang saya khawatirkan, jika kasus mafia tanah di Teluknaga tidak mampu diselesaikan adalah banyak masyarakat yang pesimistis terhadap kinerja aparat hukum jika kasus menimpa warga biasa bukan pejabat atau orang berpengaruh. Dan ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi aparat penegak hukum,”tegas mantan koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) ini.  

Menurut Ade, sudah selayaknya jika negara hadir untuk melindungi warga praktik-praktik kejahatan seperti dalam kasus mafia tanah ini. Menurut Ade masyarakat membutuhkan perlindungan karena harus menghadapi para cukong dengan kekuatan finansial besar dan diduga telah membayar oknum-oknum di pemerintahan serta jaringan preman.

“Disinilah negara harus hadir untuk melindungi warganya. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik kotor seperti ini,” tegas pria asli kelahiran Kabupaten Tangerang ini.  

BACA JUGA: Menelusuri Jejak Mafia Tanah di Teluknaga Tangerang 

Ade berharap aparat aparat berwenang bisa mengungkap dan menangkap siapa saja oknum di BPN yang terlibat termasuk perangkat desa hingga pemerintah daerah dan pusat yang terlibat untuk memuluskan aksi mafia tanah ini.

“Saat ini saya lihat seang ada upaya pembersihan dosa-dosa salah satunya dengan mencoba mengembalikan status kepemilikan warga atau dengan membayarnya. Namun saya pikir itu tidak lantas menghilangkan tindak pidana yang sebelumnya dilakukan. Jadi aparat penegak hukum harus tetap mengungkap dan  membongkarnya,’ujar Ade.

BACA JUGA: Tumpas Mafia Tanah, Seluruh Polda Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah

Sebelumnya, hal yang sama juga dilontarkan Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul. Adib berharap langkah tegas dan komprehensif aparat kepolisian tidak berhenti sampai di sana saja, tetapi kepolisian harus mampu mengungkap kasus mafia tanah lainnya termasuk yang menimpa warga di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.

“Kasus yang menimpa Dino Patti Djalal seharusnya bisa menjadi entry point atau pintu masuk aparat penegak hukum dalam memberantas praktik mafia tanah di Indonesia termasuk yang terjadi di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang,” jelas dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang ini.

Adib mengatakan keseriusan aparat penegak hukum di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang ini sangat dibutuhkan karena selain jumlah korbannya banyak, juga lahan yang dicaplok oleh mafia tanah ini sangat luas hingga ratusan hektar  

“Apalagi diduga, yang terjadi di Pantura, mafia tanah ini berafiliasi dengan pengembang. Makanya, rakyat kecil harus dilindungi. Tanah Pantura Tangerang harus menjadi salah satu prioritas pemerintahan Jokowi dan Kapolri,” tandas Adib.

Adib juga menambahkan, bahwa tanah adalah paling vital atau garda terakhir yang dipunyai oleh rakyat kecil. Reformasi agraria akan menjadi sia-sia sepanjang penegakan hukum pada mafia tanah tidak tegas. (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.