Tak Hadir Raker dengan DPR, Komisi II Tegur Keras Menkumham Lewat Surat Presiden

  • Whatsapp
Menkumham, Yasonna H. Laoly.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mendapat teguran keras dari Komisi II DPR RI. Hal tersebut dikarenakan Menkumham Yasonna tidak hadir memenuhi undangan Rapat Kerja (Raker) tingkat I bersama dengan Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri RI (Kemendagri) Tito Karnavian.

Raker tersebut akan membahas pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap menolak atau menerima terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU No. 1 Tahun 2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Bacaan Lainnya

Rencana raker tersebut juga akan membahas pendapat akhir pemerintah pada akhir pembicaraan tingkat I, pengambilan keputusan tingkat I, serta penandatanganan pengesahan draf RUU tentang penetapan Perppu nomor 2 tahun 2020.

 BACA JUGA: Raker dengan Komisi X, Menpora Ajukan Anggaran Rp 3,7 Triliun Untuk Persiapan Atlet ke Berbagai Event

Komisi II memutuskan akan melaporkan sikap Menkumham yang tidak menepati dan menghormati undangan rapat kerja bersama DPR kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sebagian besar pendapat dan masukan dari anggota Komisi II DPR RI, kita menyimpulkan bahwa rapat ini kita tunda. Komisi II pun memberikan teguran keras terhadap Menkumham yang kita nilai sama sekali tidak menghargai institusi saja, tetapi juga tidak menghargai proses politik maupun hukum yang selama ini kita jalani yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” tandas Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Politisi dari Partai Golkar tersebut menegaskan, penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 mendatang, merupakan keputusan Komisi II DPR RI yang penuh konsekuensi dan menuntut keseriusan dari semua pihak.

“Maka apabila ada satu pihak yang menganggap raker ini tidak penting atau menghadiri undangan saja tidak bisa, ini menunjukkan ketidakseriusan terhadap proses yang sangat penting ini di mana menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, kita sepakat akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, guna menyampaikan situasi ini sebagai sikap teguran keras kita terhadap Menteri Hukum dan HAM,” ucapnya.

BACA JUGA: Komisi VII DPR RI Perjuangkan Anggaran Kemenristek Ditambah

Ahmad Doli menuturkan, raker akan dilanjutkan Komisi II pada saat Menkumham bisa hadir bersama dengan Menteri Dalam Negeri. “Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menteri Dalam Negeri. Tito Karnavian beserta jajarannya menunjukkan komitmen yang tinggi luar biasa bersama kita untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Dua kali rapat terbatas dengan Presiden minta izin untuk bisa bersama-sama kita di sini guna membahas soal Perppu (Nomor 2 Tahun 2020) ini,” pungkasnya. (Agung/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.