Tahun Depan Seluruh Desa di Kabupaten Tangerang Harus Punya Struktur PPID

  • Whatsapp
Sekda Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid (baju hitam/tengah)

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Sebagai upaya penguatan informasi kepada masyarakat, Pemkab Tangerang melalui Diskominfo Kabupaten Tangerang bakal merancang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sampai ke tingkat desa. 

Hal itu diungkapkan oleh Sekda Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, usai mengikuti pertemuan dengan Komisi Informasi Provinsi Banten di Ruang Rapat Solear, Gedung Setda Kabupaten Tangerang, Rabu (4/11/2020). 

Bacaan Lainnya

Ia menuturkan, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membuat tiga regulasi. Yakni, peraturan Bupati Tahun 2015 Tentang SOP PPID dan SK Bupati tahun 2018 tentang struktur PPID, yang diperbaharui dengan SK Bupati tahun 2020 tentang PPID sampai ke tingkat Kecamatan dan kelurahan.  

“Kita sudah lakukan levelnya PPID ini sampai ke tingkat Kecamatan kelurahan. Insya Allah tahun depan levelnya sudah sampai ke tingkat desa,” tutur Sekda kepada Redaksi24.com.

BACA JUGA: Sekda Ancam Beri Sanksi Tegas ASN Kabupaten Tangerang Yang Mangkir Usai Libur Panjang

Ia melanjutkan, tata kelola informasi sampai ke tingkat desa bertujuan agar informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bisa diakses langsung oleh masyarakat desa secara digital atau melalui smartphone.  

“Semuanya sedang kita rancang termasuk websitenya, jadi nanti akses informasi bisa diakses melalui hp di 246 desa,” terangnya 

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran ke desa-desa atau Kecamatan itu menggunakan anggaran dari masyarakat melalui pajak dan retribusi. Oleh sebab itu informasi pelaksanaan pembangunan tersebut harus bisa diakses oleh masyarakat. 

“Bahkan di Website milik Pemda ada Span Lapor itu bisa dilihat dari Hp. Ini artinya apa yang sudah dilaksanakan oleh Pemda informasinya bisa diakses oleh masyarakat melalui sistem keterbukaan,” tandasnya (Ricky/Aan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.