Tahapan Pilkada Tangsel 2020 Sudah Dimulai, Anggaran APD di KPU Belum Jelas

  • Whatsapp
KPU Kota Tangsel
Ketua KPU Kota Tangsel, Bambang Dwitoro.

TANGERANG SELATAN, REDAKSI24.COM – Di tengah pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan tetap akan menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada Desember mendatang. 

Penyelenggaraan tersebut, dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapannya. Tetapi, hingga saat ini anggaran untuk keperluan protokol kesehatan Covid-19 itu belum ada kejelasan sumber anggarannya.

Bacaan Lainnya

Ditambah lagi, akibat pandemi Covid-19, ada penambahan tempat pemungutan suara (TPS) lantaran ada pembatasan kapasitas kuota dari 800 menjadi 500 orang per TPS.  Sehingga KPU Kota Tangsel akan menambah 348 titik dari sebelumnya hanya 2.498. Jika di total secara keseluruhan, jumlah TPS mencapai 2.846.

Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro mengatakan, pihaknya telah menyusun anggaran kebutuhan untuk penambahan TPS dan kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

“Kami sudah buat, berdasarkan perhitungan kebutuhan TPS dan APD dibutuhkan Rp 20 miliar. Rp15 miliar untuk kebutuhan APD dan Rp5 miliar untuk kebutuhan penambahan TPS. Kebutuhan tersebut sudah kami ajukan ke KPU RI dan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Tetapi sampai saat ini kami belum menerima dipa anggaran dari KPU RI untuk penambahan.” kata Bambang ditemui di kantornya, Rabu (17/6/2020).

Tetapi, lanjut Bambang, setelah diajukan, pengajuan dikembalikan dan dialihkan mengajukan ke Pemerintah Kota Tangsel menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

“Setelah kita koordinasi dan mengajukan ke Pemkot Tangsel, ternyata karena terdampak Covid-19 keuangan Pemkot Tangsel pun tidak memungkinkan. Akhirnya, kami diminta melakukan efisiensi atau refocusing anggaran,” tambahnya.

Setelah melakukan efisiensi, dari total anggaran Rp60,5 miliar ada Rp6,8 miliar yang harus dipangkas. Jumlah tersebut hasil pemangkasan dari item kegiatan konsumsi rapat, kegiatan pentas seni seperti jalan santai, perjalanan dinas, serta item kegiatan lainnya.

“Efisiensi anggaran sudah kita lakukan, tetapi untuk anggaran kebutuhan penambahan TPS dan APD belum ada kejelasan. Entah bersumber dari APBN atau APBD,” ungkap Bambang.

Padahal, tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai sejak 15 Juni 2020 dengan pengaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pelantikan Panitia Pemungut Suara (PPS).

“Pelantikan tetap kita laksanakan secara offline di masing-masing kecamatan. Karena anggaran APD belum ada kejelasan, mereka mungkin meminta bantuan dari pihak kecamatan untuk kebutuhan hand sanitizer. Kalau masker, mungkin modal pribadi masing-masing petugas,” pungkasnya. (wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.