Susul Pandeglang, Sengketa Pikada Kota Tangsel Kembali Gugur Di MK

  • Whatsapp
Sengketa Pilkada,Kembali Gugur,Kota Tangsel,MK,Pilkada 2020,KPU Banten,KPU Kota Tangsel
Sidang Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2020 di MK. (Foto: Dok KPU Banten/ejp)

JAKARTA, REDAKSI24.COMMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020 tidak dapat diterima alias gugur.

Tersebut, terungkap dalam sidang di MK pada Rabu 17 Februari 2021, dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan untuk Perkara nomor: 115/PHP.KOT-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1  H Muhamad, dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo.

Bacaan Lainnya

Dalam sidang tersebut,  Mahkamah Konstitusi sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan  permohonan karena tidak memenuhi ketetentuan Pasal 158 UU 10/2016.

Kemudian berdasarkan penilaian atas fakta hukum, MK berkesimpulan pertama,  eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedua, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Ketiga Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak jelas atau kabur.

Keempat,  Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang  ditentukan peraturan perundang-undangan. Kelima, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon berasalan menurut hukum.

Keenam, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Ketujuh, andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Delapan, Eksepsi lain  dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi dalam eksepsi pertama, menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, kedua menyatakan Pemohon tidak memiliki  kedudukan hukum.

Sedangkan dalam pokok permohonan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian maka status permohonan tidak dapat diterima.

Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon mengatakan, sidang tersebut dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, dengan dihadiri perwakilan dari Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

Menurut Wahyul, dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi ini maka KPU Kota Tangerang Selatan dalam waktu dekat akan  menindaklanjutinya, dengan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilkada 2020.

“Nanti secepatnya ditindaklanjuti oleh KPU Kota Tangsel. Seperti halnya dengan putusan MK kemarin (Senin 15 Februari) untuk sengketa hasil Pilkada Kabupaten Pandeglang,” ujar Wahyul. (Endang JP)..

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.